PERSYARATAN, ALUR PENGAJUAN DAN PROSEDUR MUTASI/PINDAH PNS ANTAR - INSTANSI

Budilaksono.com...Salam Ispiratif, Kepada bapak ibu ASN dimana berada semoga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas. PNS adalah pekerjaan yang favorit sebagian kalangan masyarakat Indonesia terutama usia produktif.

Mutasi atau perpindahan sering terjadi pada masyarakat umum, pekerjaan swasta, sekolah maupaun ASN (PNS). Perpindahan (Mutasi) PNS disebabkan karena beberapa hal. Mutasi dapat berjalan krn persetujan dari dua belah pihak antar pemerintah daerah/antar Instansi atau penunjukan langsung dari pimpinan Instansi tersebut. Mutasi/pindah PNS ketempat yang sesuai tujuan kita dapat diajukan dengan permintaan sendiri, ketentuannya sesuai aturan BKN.

Inilah Persyaratan Mutasi/ Pindah Instansi PNS yang pernah kami ikuti :

Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi
Surat Permohonan mutasi dari PNS bersangkutan
Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima menyebutkan jabatan yang akan diduduki
Surat persetujuan dari PPK instansi asal menyebutkan jabatan yang diduduki
Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang diterbitkan oleh PPK atau pejabat lain tang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
Salinan sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan berakhir
Salinan sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir
Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS berasal

Contah Alur Pengajuan Mutasi/Pindah PNS Guru SMK/SMA/SDLB mulai tahun 2020 :

Mengajukan ke Instansi sekolah dituju untuk dapat surat persetujuan, dokumen Bezzeting pegawai, dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja
Membuat surat pengajuan Ke Dinas Pendidikan (Guru/tenaga Kependidikan) melampirkan ligalisir (SK CPNS,PNS, Pangkat Terakhir, Ligalisir SKP 2 terakhir) dari sekolah dituju (surat persetujuan, dokumen Bezzeting pegawai, Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja) dan pengantar dari Cabang Dinas (bila ada).
Terbit Surat pengantar Persetujuan Pindah ditujukan ke BKD yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan setelah bahan dinyatakan lengkap, terbitkan Bezzeting pegawai sekolah, dan terbitkan Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja.
Dengan langkah yang sama pada poin 1-3 di sekolah asal dan dinas pendidikan.
Mengajukan Surat persetujuan Kepala Daerah melalui BKD penerima dan BKD asal dari point 3 dilampirkan ligalisir (SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir) dan ligalisir SKP 2 tahun terakhir. Kemudian terbit surat persetujuaan menerima Kepala Daerah an Kepala BKD tujuan dan terbit surat persetujuan melepas Kepala daerah an Kepala BKD asal dan/atau (Terbit Surat usul mutasi dari PPK instansi provinsi meneriam menyebutkan jabatan yang akan diduduki Surat persetujuan dari PPK instansi provinsi asal menyebutkan jabatan yang diduduki)
Khusus Surat Pengajuan Persetujuan Kepala Daerah melalui BKD Jawa Tengah, sebagai disyaratkan wajib Mengikuti “Ujian Test Mutasi Masuk” yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, bila dinyatakan lulus baru diterbitkan surat persetujuan menerima Kepala Daerah. Persyaratannya surat persetujuan melepas/Surat Ijin mengikuti Ujian Test Mutasi yang ditetapkan BKD asal
Mendapatkan Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang diterbitkan oleh PPK atau pejabat lain tang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
Mendapatkan Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
Mendapatkan Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS berasal
Setelah Poin 1-9 berkas usul mutasi dinyatakan lengkap dijadikan satu bendel 2 rangkap dikirim ke BKD tujuan, sebelumnya berkas di scan semua dengan ukuran kurang 1 MB.
Di ajukkan secara online MySAPK BKN oleh bidang Mutasi BKD tujuan dan akan terbit berkas “Usulan Mutasi PNS” dari BKN. Berkas Usulan Mutasi PNS dilampirkan menjadi satu bendel usul mutasi dalam 2 rangkap. Satu rangkap usul mutasi di kirim ke BKN.
Satu Rangkap usul mutasi diajukan Ke Otonomi Daerah (OTDA) Mendagri secara online, akan terbit Surat Rekomendasi mutasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima usul mutasi.
Selanjutkan Surat Rekomendasi mutasi dikirim ke BKN sebagai syarat terbit Pertimbangan Teknis (Pertek) dan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima usul mutasi dan berkas dinyatakan lengkap.
Pertek akan dikirim ke Mendagri untuk terbitkan SK Mutasi di provinsi tujuan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima usul mutasi.

Inilah prosedur Mutasi PNS sesuai ketentuan BKN tahun 2021 :

Mutasi PNS dalam Satu Provinsi

Mutasi PNS antar-kabupaten dalam satu provinsi

Mutasi PNS dari provinsi ke kabupaten/kota dalam satu provinsi

Mutasi PNS kabupaten/kota dalam provinsi ke provinsi bersangkutan

Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar Provinsi dan antar Provinsi

Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi

Mutasi PNS dari kabupaten/kota pada satu provinsi ke provinsi lainya

Mutasi PNS dari Provinsi ke kabupate/kota pada provinsi lain

Mutasi PNS antar Provinsi

Mutasi PNS dari Provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau sebalinya dan mutasi antar instansi pusat

Mutasi PNS dari provinsi/kota/kabupaten ke instansi pusat

Mutasi PNS dari Instansi pusat ke provinsi/kabupaten/kota

Mutasi PNS antar Instansi Pusat

Demikianlah informasi terkait tentang persyaratan, alur pengajuan dan prosedur Mutasi/Pindah PNS antar Instansi. Semoga informasi sebagai referensi kepada PNS dalam mengajukan mutasi/pindah melalui pengajuan sendiri. Semoga Informasi ini bermanfaat.