KABAR GEMBIRA PERPANJANGAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI (PDM) ASN DAN PTT NON ASN SAMPAI TANGGAL 31 OKTOBER 2021

Budilaksono.com...Salam Insfiratif, Sehubungan permohonan perpanjangan waktu usul PDM ASN dan PPT Non-ASN yang ditujukan kepada deputi Bidang sistem informasi Kepegawaian, bersama ini disampaikan bahwa waktu Pemuktakhiran data mandiri di lingkungan Instansi masing-masing sesuai dengan surat pengajuan terlampir akan diperpanjang sampai tanggal 31 Oktober 2021.

Adapun instansi diharapkan dapat memaksimalkan perpannjangan waktu tersebut untuk percepatan penyelesaian proses pengusulan pemutakhiran data mandiri. Dibawah ini adalah surat yang diterbitkan oleh BKN tertanggal 14 Oktober 2021.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021)8093008; Faksimile(021)8090421

Laman:www.bkn.go.id;Pos-el:humas@bkn.go.id

Jakarta, 14 Oktober 2021

Nomor : 12998/B-SI.01.01/SD/EIII/2021

Lampiran : -

Perihal : Tindak Lanjut Permohonan

Perpanjangan PDM

Kepada

Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Instansi Pusat

2. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP

Provinsi/Kabupaten/Kota

diTempat

Sehubungan dengan surat permohonan perpanjangan waktu usul PDM ASN dan PPT Non ASN yang ditujukan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, bersama ini kami sampaikan bahwa waktu Pemutakhiran Data Mandiri di lingkungan Instansi masingmasing sesuai dengan surat pengajuan (terlampir) akan di perpanjang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.

Adapun Instansi diharapkan dapat memaksimalkan perpanjangan waktu tersebut untuk percepatan penyelesaian proses pengusulan Pemutakhiran Data Mandiri. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.n. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian

Informasi Kepegawaian

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

Kepala Badan Kepegawaian Negara

No Nama Instansi Pusat

1 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

2 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

3 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

4 Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional

5 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

6 Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

7 Badan Tenaga Nuklir Nasional

8 Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

9 Kementerian Pertanian

10 Lembaga Ketahanan Nasional RI

11 Badan Narkotika Nasional

12 Kementerian Perdagangan

13 Kementerian Keuangan

14 Sekretariat Kabinet

15 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

16 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

17 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

18 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

19 Mahkamah Agung RI

20 Kementerian Kelautan Dan Perikanan

21 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

22 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan

23 Kementerian Pemuda Dan Olahraga

24 Sekretariat Jenderal DPR RI

25 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

26 Kementerian ESDM

27 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

28 Kementerian BUMN

29 Badan Kepegawaian Negara

30 Perpustakaan Nasional RI

31 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.

32 Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

33 Badan Standardisasi Nasional

34 Kementerian Keuangan

35 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

36 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi

37 Kementerian Luar Negeri

38 Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

39 Kementerian Pertahanan

40 Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi

Kreatif

41 Badan Pusat Statistik

42 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

43 Arsip Nasional Republik Indonesia

44 Setjen WANTANNAS

45 Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

46 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

47 Sekretariat Jenderal Komnas Ham RI

48 Kementerian Agama

49 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

50 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

51 Sekretariat Jenderal MPR RI

52 Badan Siber Dan Sandi Negara

53 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

54 Setjen Dewan Perwakilan Daerah

55 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

56 Kementerian Komunikasi Dan Informatika

57 Badan Pengawas Tenaga Nuklir

58 Kepolisian Negara Republik Indonesia

59 Ombudsman Republik Indonesia

60 Badan Informasi Geospasial

No Nama Instansi Daerah

1 Pemerintah Kab. Indragiri Hilir

2 Pemerintah Kota Banjarbaru

3 Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

4 Pemerintah Kab. Tasikmalaya

5 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

6 Pemerintah Kab. Bireuen

7 Pemerintah Kota Binjai

8 Pemerintah Kab. Malang

9 Pemerintah Provinsi Bengkulu

10 Pemerintah Provinsi Riau

11 Pemerintah Kab. Kaimana

12 Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak

13 Pemerintah Kota Banjar

14 Pemerintah Kab. Bangli

15 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara

16 Pemerintah Kota Semarang

17 Pemerintah Kota Dumai

18 Pemerintah Kab. Tangerang

19 Pemerintah Kab. Sarmi

20 Pemerintah Kab. Tulungagung

21 Pemerintah Kab. Yahukimo

22 Pemerintah Kab. Asmat

23 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

24 Pemerintah Kota Kediri

25 Pemerintah Kab. Karangasem

26 Pemerintah Kota Tangerang

27 Pemerintah Kota Bitung

28 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

29 Pemerintah Kab. Minahasa Utara

30 Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak

31 Pemerintah Kab. Muara Enim

32 Pemerintah Kab. Maybrat

33 Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

34 Pemerintah Kota Salatiga

35 Pemerintah Kab. Pringsewu

36 Pemerintah Kab. Mempawah

37 Pemerintah Kab. Ketapang

38 Pemerintah Kab. Biak Numfor

39 Pemerintah Kota Padang

40 Pemerintah Kab. Keerom

41 Pemerintah Kab. Sumenep

42 Pemerintah Kota Jayapura

43 Pemerintah Kab. Kendal

44 Pemerintah Kota Batam

45 Pemerintah Kab. Serdang Bedagai

46 Pemerintah Kota Tual

47 Pemerintah Kab. Sukamara

48 Pemerintah Kab. Nias Barat

49 Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah

50 Pemerintah Kab. Gayo Lues

51 Pemerintah Kab. Supiori

52 Pemerintah Provinsi Jawa Barat

53 Pemerintah Kab. Tasikmalaya

54 Pemerintah Kab. Malang

55 Pemerintah Kab. Merauke

56 Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur

57 Pemerintah Kota Bukittinggi

58 Pemerintah Kab. Kebumen

59 Pemerintah Kab. Majalengka

60 Pemerintah Kab. Banggai

61 Pemerintah Kota Bandung

62 Pemerintah Kota Magelang

63 Pemerintah Kab. Maluku Tengah

64 Pemerintah Kab. Grobogan

65 Pemerintah Kab. Yalimo

66 Pemerintah Kab. Kapuas

67 Pemerintah Kab. Garut

68 Pemerintah Kab. Maluku Tenggara

69 Pemerintah Kab. Seruyan

70 Pemerintah Kab. Lanny Jaya

71 Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara

72 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

73 Pemerintah Kab. Mappi

74 Pemerintah Kab. Boven Digoel

75 Pemerintah Kota Yogyakarta

76 Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen

77 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

78 Pemerintah Provinsi Papua

79 Pemerintah Kab. Lamandau

80 Pemerintah Kab. Pulau Morotai

81 Pemerintah Kab. Halmahera Selatan

82 Pemerintah Kab. Deiyai

83 Pemerintah Kab. Puncak Jaya

84 Pemerintah Kab. Waropen

85 Pemerintah Kota Yogyakarta

86 Pemerintah Kab. Kapuas

Demikianlah Informasi terkait perpanjangan waktu usul PDM ASN dan PPT Non ASN sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Setelah saya melihat informasi begitu senang ada perpanjangan pemuktakhiran data mandiri, setelah melihat ini tidak ada dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan juga Provinsi Jawa tengah, lemas rasanya karena ada beberapa yang harus diperbaik PDM tersebut. Semoga info ini bermanfaat untuk kita semua.