INTISARI ISI PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Budilaksono.com...Salam Inspiratif, kepada bapak ibu ASN (PNS dan PPPK) semoga diberikan kemudahan dan kesehatan dalam bertugas serta terhindar dari penyakit covid-19. Menteri PANRB terbitkan peraturan nomor 17 tahun 2021.

Inilah Ringkasan peraturan MenPANRB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administari ke dalam jabatan fungsional :

Kegiatan Diklat Mata Pelajaran Fisika OSTN SMK 2016 Propinsi Jambi

Pasal 1 : ASN (PNS dan PPPK)
Pasal 2 : Inilah Jabatan Instansi pemerintah yang dapat melakukan penyetaraan ke jabatan fungsional adalah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana yang merupakan eselon V.
Pasal 3 : Penyetaraan jabatan dilaksanakan pada Instansi Pusat, Instansi daerah dan pembiayaan oleh APBN
Pasal 4 : a). Administrator disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya, b). Pegawas disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda, dan c). penjabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama.
Pasal 5 : Penyataraan Jabatan dimaksud pada pasal 4 dilaksanakan tampa meperhatikan jenjang pangkat dan golongan
Pasal 6 : Tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional
Pasal 7 : PNS yang melaksanakan tugas Jabatan Admistrator, Jabatan Pengawas dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon V harus memiliki ijazah minimal sarjana atau diploma empat, magister yang disetarakan dalam jabatan Fungsional sesuai ijazah minimal tersebut. Memiliki kesesuaian tugas,fungsi, pengalaman atau pernah melaksanakan tugas berkaitan tugas Jabatan Fungsional
Pasal 8 : Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dilakukan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional. Bagi yang tidak mengikuti dan tidak lulus uji kompetensi, Pejabat Administrasi dapat diahlihkan ke Jabatan Fungsional lain.
Pasal 9 : Penyetaraan Jabatan setelah dilakukan proses penyederhanaan struktur organisasi
Pasal 10 : Sesuai pasal 4, Instansi Pemerintah harus melaksanakan identifikasi jabatan Administrasi pada unit kerja, pemetaan jabataan dan pejabat administrasi yang terdampak sesuai pasal 9, pemetaan dan perhitungan penghasilan pejabat terdampak sesuai asal 9 membandingkan antara penghasilan sebelum dan sesudah penyetaraan jabatan.
Pasal 11 : Tata cara penyetaraan ke Jabatan Fungsional yakni Instansi Pusat menyampaikan usulaan penyetaraan sesuai pasal 10. Hasil validasi dilakukan oleh tim validasi kementerian PANRB
Pasal 12 : Penyetaraan Jabatan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kecuali medapat rekomendasi dari instansi pembina.
Pasal 13 : Usulan penyetaraan jabatan dari Instansi daerah dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintah dalam negeri dengan ketentuan : a) Pemerintah Provinsi dari Gubernur mengajukan ke Mendagri, b). Pemerintah Kab/Kota oleh bupati/walikota ke mendagri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Rekomendasi Penetapan persetujuan penyetaraan Jabatan Instansi daerah ditetapkan oleh Keputusan menteri, berlaku sampai Desember 2021.
Pasal 14 : Tata cara usulan penyetaraan jabatan sesuai pasal 13 untuk instansi daerah adalah a). Instansi daerah mengajukan ke kemendagri, b). Validasi oleh kemendagri untuk dapatkan rekomendasi, c). Mendagri menetapkan persetujuan setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari mentari, d). Penetapan persetujuan dari mendagri disampaikan Ke BKD Instansi daerah dengan tembusan ke menteri dn kepala BKN, e). BKD mengangkat dan melantik Pejabat Fungsional yang disetarakan, f). BKD menyampaikan ke Mendagri hasil pelantikan penyetaraan jabatan (Memuat nama, NIP, Nama Jabatan Fungsional, Nomor surat Rekomendasi, Nama jabatan saat Pelantikan, Nomor surat keputusan pelantikan dan tanggalnya) dengan tembusan ke menteri, kepala BKN dan instansi pembina.
Pasal 15 : Penetapan Angka kredit dalam Penyetaraan Jabatan
Pasal 16 : Pendidikan sarjana dapat angka kredit dapat 100. Dan pendidikan magister dan doktor dapat 25% dari angka kredit komulatif kebutuhan kenaikan pangkat.
Pasal 17 : Kenaikan pangkat dalam penyetaraan Jabatan. Pejabat Adminstrasi yang melaksanakan penyetaraan jabatan dapat diberi kenaikan pangkant 1 tingkat lebih tinggi dengan syarat angka kredit komulatif kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan UU.
Pasal 18 : Pejabat adminitrasi yang melaksanakan penyetaraan jabatan tidak diberikan kenaikan pangkat dengan pertimbangan sudah mencapai pangkat tertinggi pada karir jabatan administrasi, Kecuali ada jabatan lowong dan lulus uji kompetensi maka dapat kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi.
Pasal 19 : Pejabat administrasi yang menduduki pangkat lebih rendah dari norma pangkat jenjang jabatan fungsional diberikan kenaikan paangkat sesuai ketentuan peraturan UU.
Pasal 20 : Penyusunan kebutuhan dalam penyetaraan
Pasal 21 : Penghasilan dalam penyetaraan jabatan sesuai ketentuan yang ditetapkan
Pasal 22 : Pembinaan Jabatan Fungsional dalam penyetaraan jabatan. Dilakukan pembinaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi pada jabatan fungsional setelah dilakukan pelantikan.
Pasal 23 : penyetaraan jabatan pada jabatan fungsional ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI/anggota Kepolisian Negara RI dilakukan pada Instansi Pusat Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan UU. Dalam masa peralihan penyederhanaan birokrasi TNI/Kepolisian RI yang menduduki jabatan administrasi dapat disetarakan ke jabatan fungsional ASN tertentu sesuai ketentuan pasal 4.
Pasal 24 : Pembinaan bagi penjabat fungsional prajurit TNI/anggota Kepolisian Negara RI yang disetarakan pada instansi pusat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan UU. Prajurit TNI/Anggota Kepolisian Negara RI dapat menduduki Jabatan fungsional sampai batas usia pensiun sebagai prajurit TNI/ anggota Kepolisian Negari RI.
Pasal 25 : Ketentuan lebih lanjut Penyetaraan jabatan yang diisi oleh prajurit TNI/anggota Kepolisian Negara RI sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ditetapkan oleh menteri.
Pasal 26 : Pejabat Fungsional dapat di angkat kembali ke jabatan fungsional sebelumnya paling singkat 1 tahun setelah menduduki jabatan fungsional hasil penyetaraan sesuai ketentuan peraturan UU.
Pasal 27 : Pejabat administrasi disetarakan ke jabatan fungsional memenuhi syarat kenaikan pangkat 1 April 2021 atau 1 Oktober 2021 dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jabatan administrasi dengan ketentuan memiliki kepangkatan 4 tahun atau lebih pada pangkat terakhir atau memiliki pangkat 1 tingkat dibawah jenjang pakat di jabatan administrasi sebelumnya. Penetapan Angka kredit diberikan setelah kenaikaan pangkatnya.
Pasal 28 : Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan penyetaraan jabatan yang dialami oleh pejabat administrasi diberikan nilai angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok yang diperhitungkan sebagai unsur utama.
Pasal 29 : Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku : a) Penyetaraan Jabatan administrasi jabatan fungsional yang belum memiliki ijazah sesuai kualifikasi persyarataan penyetaraan, maka pelantikan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 28 tahun 2019.
Pasal 30 : Instansi pemerintah yang telah melantik pejabat fungsional hasil penyetarana jabatan administrasi berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang lama berdasarkan peraturan MenPANRB nomor 28 tahun 2019 dapat menyampaikan kembali usulan penyetaraan jabatan sesuai struktur organisasi dan tata kerja yang baru.
Pasal 31 : Pada saaat peraturan menteri ini berlaku, bagi instansi pemerintah yang telah mendapatkan rekomendasi dan belum melaksanakan pelantikan berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 28 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624), penyetaraan jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.
Pasal 32 : Ketentuan mengenai penyetaraan jabatan pada instansi pemerintah yang diatur dalam peraturan menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap penyetaraan jabatan pada instansi sesuai pasal 3.
Pasal 33 : Instansi pemerintah yang tidak melaksanakan penyetaraan jabatan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, pengalihan jabatan dilakukan melalui perpindahan jabatan, penyesuaian, atau pengangkatan kembali sesuai dengan peraturan UU.
Pasal 34 : Instansi pemerintah mengajukan usulan penyetaraan jabatan paling lambat pada tangal 30 Juni 2021. Dan paling lambat sampai pelantikan ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
Pasal 35 : Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan MenPANRB nomor 28 tahun 2019 di cabut.
Pasal 36 : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Demikianlah informasi tentang Ringkasan Isi Peraturan MenPANRB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional ASN (PNS). Semoga informasi ini ditindaklanjuti oleh Instansi terkait dalam pemerintah. Selengkapnya Peraturan MenPANRB Nomor 17 tahun 2021 silahkan klik DI SINI.