MENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH LAKSANAKAN PENGADAAN SATU JUTA GURU PPPK

Budilaksono.com...Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru bahwa kebijakan Pemerintah yang akan melaksanakan pengadakan 1 juta guru PPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan/kekurangan guru secara nasional, yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 semoga terwujud 100%.

Kebijakan tersebut dimaksudkan pula dalam rangka menyelesaikan permasalahan tenaga honorer guru yang sudah mengajar dalam kurun waktu yang ralatif lama, yang menurut data Kementerian Dikbud jumlahnya mencapai 700.000 orang. Terhadap tenaga honorer tersebut, akan diberikan kesempatan 3 kali untuk dapat mengikuti seleksi bila tidak lulus dalam seleksi pertama dan kedua dapat mengikuti tahap ketiga.

Sangat menakjubkan, karena dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia, baru kali pertama dilaksanakan pengadaan guru dalam jumlah yang besar. Kekurangan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar ini, mestinya tidak boleh terjadi. Disamping, dipastikan berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar yang ujungnya berdampak terhadap kualitas pendidikan, dan dalam jangka panjang dapat pula berpengaruh dalam mewujudkan atau “membangun sumber daya manusia (termasuk aparatur sipil negara)” yang berkualitas, yang merupakan salah satu dari 5 visi dan misi Presiden Joko Widodo-Maruf Amin (2021- 2024).

Berdasarkan data di Kementerian PAN-RB bahwa dalam kurun waktu 9 tahun yaitu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 melalui PP 48/2005 jo PP 56/2007 sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan seleksi (administratif) terhadap tenaga honorer dan telah diangkat menjadi CPNS sebanyak lebih kurang 1.2 juta orang, yang sebagian besar adalah tenaga guru dan tenaga administrasi. Jumlah tersebut relatif banyak, yakni mencapai 25% dari seluruh ASN yang ada di Republik ini.

Kebijakan Pemerintah dalam pengadaan 1 juta guru PPPK, patut diberikan apresiasi. Mengingat dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja DPR RI, baik di Komisi II, Komisi X, dan Komisi Gabungan Pemerintah sering ditagih progres penyelesaian tenaga honorer, yang berujung wakil rakyat tersebut mengusulkan revisi terhadap UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan menambahkan pasal khusus yaitu “tenaga honorer, tenaga harian lepas, atau tenaga lain yang sejenis dapat diangkat secara langsung/tanpa melalui proses seleksi menjadi CPNS, tidak hanya guru”.

Pemerintah mempunyai kesempatan paling lama 3 tahun untuk menyelesaikan tenaga honorer guru dimaksud. Namun sangat disayangkan, pengadaan 1 juta guru PPPK tersebut belum termasuk kebutuhan guru agama pada sekolah-sekolah di lingkup Kementerian Agama dan kebutuhan guru agama yang ada di sekolah-sekolah negeri di Pemerintah Daerah yang kewenangannya ada di Gubernur, Bupati dan Walikota.

Materi atau substansi seleksi pengadaan guru PPPK, berbeda dengan seleksi guru CPNS, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi (sosio kultural, manajerial, dan teknis). Terhadap pesesrta seleksi yang dinyatakan lulus tes kompetensi, selanjutnya diikutkan tes wawancara menggunakan CAT (untuk mengetahui moralitas dan integritas dari calon peserta). Hasil tes wawancara tersebut, dapat berpengaruh dalam penentuan kelulusan akhir, meskipun peserta seleksi sudah dinyatakan lulus administrasi dan lulus seleksi kompetensi. Materi seleksi yang demikian, tentu saja belum “familier” bagi tenaga honorer sehingga menjadi permasalahan tersendiri, dan berujung tidak berhasilnya mereka memenuhi passing grade/tidak lulus.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi dan laporan yang sering disampaikan oleh sebagian besar pengelola kepegawaian dan pendidikan di daerah bahwa terjadinya kekurangan guru dalam jumlah yang besar itu, antara lain disebabkan oleh :

Perpindahan guru yang tidak terkendali, dengan kata lain terjadi “mismanageable” pengelolaan guru. Terjadinya pengelolaan guru yang demikian, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya “invisible-hand”. Faktor ini sangat dominan mempengaruhi bahkan sampai “menekan” para Gubernur, Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN dalam posisi yang “dilematis” untuk tidak mengabulkan bila ada usulan perpindahan guru dari sekolah- sekolah yang ada di daerah terpencil, terluar dan tertinggal ke sekolah-sekolah yang ada di perkotaan.
Masalah “kesejahteraan” antara guru yang mengajar di perkotaan dan yang mengajar di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Sebagian besar guru PNS adalah kaum wanita, yang tidak jarang pula sebagai isteri/anggota keluarga dari TNI/Polri dan pejabat/pegawai pemerintah lain.
Adanya kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten, yang berimplikasi harus dibangun sekolah- sekolah baru, yang kerap tidak diikuti dengan perencanaan kebutuhan/pengadaan tenaga gurunya.
Adanya pengangkatan guru PNS ke dalam jabatan struktural yang kompetensinya tidak bersesuaian dengan jabatan yang diduduki.
Adanya perbantuan/penugasan guru PNS pada sekolah-sekolah swasta.
Formasi yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah tidak berbanding lurus dengan kebutuhan sekolah yang diusulkan oleh PPK Daerah.

Sebagai ilustrasi, penyebab terjadinya kekurangan guru adalah distribusi/perpindahan guru PNS yang tidak terkendali yang berakibat di satu sisi terjadinya kelebihan guru di sekolah-sekolah yang ada di perkotaaan, di sisi lain terjadi kekurangan guru di sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.

Analisis/Solusi atas Permasalahan

Kebijakan Pemerintah melaksanakan pengadaan 1 juta guru PPPK patut diberikan apresiasi oleh kita semua selaku insan yang menginginkan terwujudnya hasil pendidikan yang berkualitas, yang kedepannya diharapkan mampu berdaya saing secara nasional, regional bahkan internasional. Demikian pula halnya dengan kebijakan pemberian 3 kali kesempatan mengikuti seleksi bagi tenaga honorer guru dan rencana adanya “pembekalan” sebelum seleksi patut pula diberikan penghargaan.

Berbagai permasalahan yang ada sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan sudah ditemu-kenali dan sudah ada design/rancangan pemecahan permasalahannya oleh Pemerintah agar di satu sisi membangun SDM (guru) yang unggul sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ASN dapat diwujudkan.

Disisi lain, penyelesaian terhadap tenaga honorer (guru) yang sudah mengajar dalam kurun waktu relatif lama, yang selama ini statusnya tidak jelas dapat terselesaikan agar tidak berkepanjangan menjadi beban “politik” Pemerintah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan berbagai alternatif kebijakan afirmasi terhadap tenaga honorer guru yang mengikuti seleksi.

Apabila kriteria penentuan kelulusan murni sesuai dengan passing grade seperti halnya diberlakukan untuk pelamar umum, ditengarai tingkat kelulusannya tidak banyak/maksimal, tentu berdampak secara sosiologis dan psikologis bagi para tenaga honorer guru itu sendiri.

Agar supaya program pengadaan 1 juta guru PPPK ini dapat dilaksanakan dengan lancar, diperlukan komitmen dari semua elemen masyarakat sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah dapat diwujudkan, melalui :

Para Gubernur, Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pemberian “tunjangan” guru PPPK, anggaran pelaksanaan seleksi, dan biaya pendukung lainnya.
Para tenaga honorer guru segera mempersiapkan diri sedini mungkin dengan cara mencari berbagai referensi agar dapat memenuhi nilai ambang batas “passing grade” untuk dapat dinyatakan lulus seleksi.
Wakil rakyat, baik DPR RI/DPRD, DPD RI, PGRI dan semua organisasi profesi lain yang bergerak di bidang Pendidikan, serta forum-forum tenaga honorer guru yang ada di setiap Provinsi bahkan ada di setiap Kabupaten/Kota juga secara maksimal mendukung program pengadaan 1 juta guru PPPK.

Diharapkan, setelah melalui berbagai tahapan seleksi sebagaimana strategi yang diusulkan di atas disetui oleh Pemerintah, semata-mata dimaksudkan para tenaga honorer guru yang nantinya ikut seleksi dapat dinyatakan lulus dalam jumlahnya yang banyak/signifikan. Dengan diangkatnya guru honorer menjadi guru PPPK, status mereka yang selama ini “terkatung katung” menjadi jelas, termasuk kejelasan terkait dengan hak, kewajiban dan karier kedepan sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara. Insyaallah dengan kebijakan pengadaan 1 juta guru PPPK, permasalahan yang mendasar yakni kekurangan guru dan permasalahan tenaga honorer (guru) dapat diselesaikan. Aamiin.