GARA COVID-19, TUNJANGAN GURU DIPOTONG 3,3 TRILLIUN DAN ANGGARAN PENDIDIKAN DIPOTONG 1,643 TRILLIUN

Budilaksono.com...Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru bahwa pemerintah akan pemotongan anggaran pendidikan, termasuk tunjangan guru PNS, melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 yang baru diterbitkan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih protes keras langkah tersebut di saat sulit pandemi wabah Covid-19, nafkah guru malah dipotong-potong.

Fikri menilai perubahan postur dan perincian APBN 2020 melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 merugikan sejumlah pihak yang justru sebetulnya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah di tengah wabah virus corona Covid-19.

“Pemotongan anggaran juga dilakukan di pos Bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya,” tegasya Fikri

Pada lampiran Perpres 54/2020, ada tiga komponen tunjangan guru yang dipotong menurut Fikri yang berjumlah total Rp 3,3 triliun adalah :

Tunjangan profesi guru PNS daerah semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun.
Tambahan penghasilan guru PNS daerah semula Rp 698,3 triliun menjadi Rp 454,2 triliun.
Tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus semula Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun.

Selain tunjangan penghasilan PNS, pemerintah juga melakukan pemotongan anggaran pendidikan yakni :

Pemotongan anggaran dana BOS yang semula Rp 54,3 triliun menjadi Rp 53,4 triliun.
Pemotongan anggaran BOP PAUD yang semula Rp 4.475 triliun menjadi Rp 4.014 triliun.
Pemotongan angagaran BOP Pendidikan Kesetaraan dari Rp 1.477 triliun menjadi Rp 1.195 triliun.
Pemotongan pada BOP Museum dan Taman Budaya adalah Rp 5.668 miliar dari semula Rp 141,7 miliar menjadi Rp 136.032 miliar.

“Guru salah satu dari banyak pihak yang harus kita perhatikan, terlebih di tengah musibah yang tengah berlangsung,” katanya Fikri

Anggota DPR dari Jawa Tengah ini menambahkan bahwa pemotongan anggaran harus lebih tepat sasaran. "Kalau memang harus dipotong, ya anggaran belanja modal yang berupa pembangunan fisik dan anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran bimtek, rapat-rapat ASN, merupakan prioritas untuk dipotong," jelasnya. Semoga informasi ini bermanfaat. (sumber : jawapos.com)