INILAH PENENTUAN KELULUSAN DAN PPDB TAHUN AJARAN 2020/2021 SESUAI ISI SE NO.1 TAHUN 2020

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada Bapak ibu guru dalam rangka melaksanakan kebijakan merdeka belajar maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan surat edaran tentang Penentuan kelulusan dan PPDB pada tahun pembelajaran 2020/2021.

Kemdikbud menerbitkan SE nomor 1 tahun 2020 tanggal 7 Febuari 2020 berdasarkan Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 tentang UN dan Permendikbud nomor 44 tahun 2020 tentang penerimaan PPDB pada TK,SD,SMP,SMA dan SMK tahun ajaran 2020/2021.

Isi dari Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 dibagi dua bagian yaitu :

Penentuan Kelulusan Peserta Didik

Kelulusan peserta didik ditentukan melalui Ujian Sekolah (US) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru
Bahan ujian disekolah untuk kelulusan peserta didik seperti tes tertulis, portofolio,penugasan, dan/atau bentuk kegiatan lajn yang dibuat oleh guru dari masing-masingsatuan pendidikan.
Satuan pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian sekolah dapat menggunakan bahan penilaian yaitu tes tertulis, tugas dan/atau bentuk lain yang diperoleh dari beberapa sumber seperti soal-soal yang dibuat oleh kelompok kerja guru dan MGMP.
Dinas pendidikan tidak dapat memaksa satuan pendidikan untukmenggunakan bahan tertentu dalam pelaksanaan ujian sekolah.
Kemeneterian pendidikan dan kebudayaan menyediaka contoh-contoh praktik baik ujian sekolah melalui laman https://puspensik.kemdikbud.go.id/publikasi.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Ajaran 2020/2021

Pemerintah daerah segera menyusun Juknis pelaksanaan PPDB daerah dan menetapkan wilayah zonasi dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB dari TK-SD-SMP-SMA-SMK tahun ajaran 2020/2021, serta berkoordinasi dengan kepala LPMP Kmenedikbud.
Mengirim dokumen resmi berupa : 1). Kebijakan teknis pelaksanaan PPDB daerah ; 2). Penetapan wilayah zonasi SMP-SMA (Permendikbud 44 tahun 2019), kepada kepala LPMP kemendikbud sesuai wilayah kerjanya paling lambat minggu ke empat pada bulan Maret 2020.
Pemerintah daerah tidak menggunakan nilai ujian nasional dan/atau nilai ujian lainnya dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi dan jalur afirmasi.
Apabila pemerintah daerah hendak melaksanakan tes untuk seleksi jalur prestasi jenjang SMP, tes tersebut dapat dilaksanakan sebagai bagian dari ujian sekolah. Keikutsertaan peserta didik dalam seleksi bersifat sukarela. Sehingga, satuan pendidikan maupun peserta didik ridak boleh diwajibkan untuk mengikuti test seleksi tersebut.
Dalam hal pemerintah daerah melaksanakan tes untuk seleksi jalur prestasi jenjang SMP sebagaimana dimaksud pada huruf d, kemendikbud menyediakan contoh-contoh praktik baik yang digunakan untuk tes seleksi melalui laman https://puspendik.kemdikbud.go.id/publikasi.
Pemerintah daerah melakukan sosialisasiKepada seluruh kepala sekolah, guru dan orang tua peserta didik sebelum dilakukan pemgumuman pendaftaran PPDB yakni Permendikbud no. 44 tahun 2019 tentang PPDB TK-SD-SMP-SMA-SMK, penetapan zonsi dan petunjuk teknis (juknis)pelaksanaan PPDB daerah.
Melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kemendikbud melalui LPMP Kemendikbud sesuai wilayah kerjanya paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan PPDB.
Dalam hal memerlukan koordinasi dan/atau menyampaiakn pertanyaan, dapat menghubungi posko pelayanaan informasi PPDB Kemendikbud pada Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan Menegah dengan nomor telepon 021-5725612, sms/WA 0813 1961 6241 atau surat elektronik hukum.dikdasmen@kemdikbud.go.id

Demikianlah tentang SE disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan kepada seluruh Sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK diimbau untuk segera melakukan persiapan berkenaan dengan kebijakan merdeka belajar sesuai SE Nomor 1 tahun 2020 dan permedikbud 44 tahun 2019. Semoga informasi bermanfaat.