JABATAN TIDAK TERDAMPAK DALAM PERAMPINGAN BIROKRASI PNS

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu ASN wajib mengetahui info kepegawaian terbaru agar memudahkan dalam menjalankan aktivitas dan tidak tersesat dijalan.

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menargetkan perampingan birokrasi di struktur pemerintahan pusat dan daerah tuntas tahun ini.

Kebijakan ini untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan.

“Sehingga terbentuk birokrasi yang lebih dinamis dan profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan publik,” kata Menteri Tjahjo di Jakarta, Kamis (16/1).

Dalam perampingan birokrasi, menurut Tjahjo ada lima tahapan sebagai akselerasi penyederhanaan adalah :

Dilakukan identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja.
Pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
Pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
Penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi.
Penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Tjahto menambahkan penyederhanaan birokrasi dilakukan di seluruh jajaran pemerintahan, dan ada beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan dengan sejumlah persyaratan atau fungsi jabatan tersebut.

"Jabatan yang tidak terdampak penyederhanaan adalah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa," ujarnya.

Jabatan lain yang tidak bisa dialihkan adalah memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan.

Di akhir penjelasannya menteri PANRB mengatakan dalam penyederhanaan birokrasi adanya kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian/lembaga kepada MenPAN-RB.(Sumber : jpnn.com)

Demikianlah informasi tentang perampingan birokrasi pemerintah pusat dan daerah oleh menPAN-RB. Semoga dengan adanya wacana ini akan mengefisiensikan dalam pelaksanaan birokrasi dalam instansi masing-masing kementerian/lembaga. Semoga info ini bermanfaat.