KESIMPULAN ISI PERMENPANRB NO.28 TAHUN 2019 TENTANG PENYETARAAN JABATAN PNS INSTANSI PEMERINTAH KE JABATAN FUNGSIONAL

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada seluruh ASN pada Instansi Pemeritah pusat/daerah dan lembaga, sesuai arahan Persiden Jokowi tentang upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional pada tanggal 6 Desember 2019

Menurut PermenPANRB nomor 28 Tahun 2019 Ruang lingkup Penyetaraan Jabatan pada Instansi Pemerintah, meliputi :

Jabatan Administrator
Jabatan Pengawas
Jabatan Pelaksana (eselon V).

Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria :

Tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional
Tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional
Jabatan yang berbasis keahlian/keterampilan tertentu.

Pada bunyi pasal 3 ayat 3 adalah “Kriteria sebagaimana dimaksud diusulkan oleh Instansi Pemerintah kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V),”

Penyetaraan Jabatan dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator
Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana (Eselon V) berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang
Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)/S-2 (Strata-Dua) atau yang sederajat
Jabatan Administrasi memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.
Jabatan dministrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) belum memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan, dapat disetarakan dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan jabatan, dapat diberikan satu kali kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya.
Memiliki pengalaman atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional
Masa menduduki jabatan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) jabatan Administrasi sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada bunyi pasal 6 , penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut :

Jabatan Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya. Jabatan administrator memiliki pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a), disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.
Jabatan Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda. Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud: a. memiliki pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang Penata (III/c), Pengawas disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli muda; dan b. memiliki pangkat/golongan ruang di atas pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d), Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda.
Jabatan Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama.

Mekanisme Penyetaraan pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Instansi Pemerintah perlu melaksanakan langkah sebagai berikut :

Indentifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja
Pemetaan Jabatan dan Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi
Pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat diduduki Pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi
Penyelarasan Tunjangan Jabatan Fungsional dengan Tunjangan Jabatan Administrasi dengan menghitung penghasilan dalam Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
Penyelarasan kelas Jabatan Fungsional dengan kelas Jabatan Administrasi.

Bunyi pasal 9 ayat (4) adalah “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud, bagi Administrator yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli madya harus memperhatikan ketentuan jabatan fungsional tertentu yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S-2 (Strata-Dua) untuk menduduki jenjang ahli madya, dan wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat,”

Bagi Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) yang mengalami penyetaraan Jabatan dan telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 4 (empat) tahun dan akan naik pangkat, mendapatkan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan jabatan terakhir yang diduduki.

Bunyi pasal 11 adalah “Pejabat Administrasi yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bunyi Pasal 17 Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 adalah “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 17 Desember 2019. Menurut Permen ini, ketentuan Penyetaraan Jabatan berlaku sampai dengan 30 Juni 2020.

Demikianlah informasi tentang penyetaraan dan penyesuaian Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) menjadi jabatan Fungsional. Persyaratan jabatan administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V mendapat hak jabatan fungsional setelah lulus uji kompetensi oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Semoga informasi bermanfaat bagi ASN menduduki jabatan ini.