ENAM POINT PENTING ISI SE NOMOR 13 TAHUN 2019 DAN SANGSINYA TENTANG PENCEGAHAN BERITA HOAKS BERMUATAN UJARAN KEBENCIAN

Budilaksono.com...Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu PNS yang bertugas dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Pimpinan Unit Utama, Kepala Biro/Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perekat, pemersatu bangsa, untuk menjaga situasi dan kondisi yang tertib dalam pelaksanaan tugas haruslah sesuai fungsinya.

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30|V.72-2199 tanggal 31 Mei 20l8 perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS. Kemdikbud mendikbud Nadiem Makarim mengimbau kepada saudara agar menyampaikan kepada pegawai di lingkungan Saudara untuk mencegah penyebarluasan berita hoaks yang bermuatan ujaran kebencian.

Dasar Hukum penerbitan SE nomor 13 tahun 2019 adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil.

Isi dari SE nomor 13 tahun 2019 tentang pencegahan penyebarluasan berita hoaks yang bermuatan ujaran kebencian di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut :

Menyampaikan pendapat dimuka umum baik secara lisan maupun tertulis, yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial dan/atau media lainnya seperti spanduk, poster, baliho yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Pemerintah.
Menyampaikan pendapat dimuka umum baik secara lisan maupun tertulis, yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial dan/atau media lainnya seperti spanduk, poster, baliho yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana dimaksud pada angka I dan angka 2 baik secara langsung maupun melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, regrem, dan sejenisnya).
Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI serta Pemerintah.
Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI serta Pemerintah.
Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dengan memberikan likes, love, retweet, regram, atau comment di media sosial.

Dalam hal terjadi indikasi adanya aktivitas dan kegiatan yang mengarah atau berpotensi mengganggu ketertiban dan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerja, harus ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyebarluasan berita hoaks yang bermuatan ujaran kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan suatu pelanggaran disiplin dan pegawai yang terbukti melakukannya dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan, sedangkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.