KELEMAHAN YANG TIMBUL DARI PENERAPAN 4 ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENDIKBUD

Budilaksono.com....Kepada bapak ibu guru diseluruh Indonesia, Setiap pengantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selalu di iringi perubahan/revisi Kurikulum atau perubahan Kebijakan pendidikan. Begitu juga menteri Nadiem Makarim pada Kabinet Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama untuk mencetak para ahli dibidangnya sesuai arahan Persiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. “Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Nadiem Makarim

Empat Arah kebijakan menurut Menteri Nadiem Anwar Makarim yang membuat merdeka belajar adalah :

Penyelenggaraan USBN tahun 2020 diselenggarakan hanya oleh sekolah. Pelaksanaannya juga fleksibel dengan beberapa cara yakni dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
Penyelenggaraan UN tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (Askomi suka), yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Askomi suka dilaksanakan pada siswa kelas 4, 8, 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup.
Penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” pesan Mendikbud.

Kelemahan yang timbul (bebebapa sumber) dari empat arah kebijakann pendidikan oleh Menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim adalah :

Dengan UN 2021 yang dirubah menjadi Asesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (Askomi suka) yang diberikan pada siswa ditengah jenjang tingkat (kelas 4,8 dan 11), siswa tidak dapat dilihat pengetahuan yang mendukung kemampuan skillnya karena Askomi suka hanya pada karater dan kepribadiannya saja. Intinya di Askomi suka hanya pada kemampuan Sikap dan sedikit pengetahuannya secara umum. Ini cocok untuk sekolah umum tapi tidak cocok untuk SMK karena tidak dapat dilihat kemampuan skillnya. Disini juga akan menyebabkan siswa malas untuk belajar maupun melaksanakan tindakkan yang ditugaskan oleh guru mata pelajaran. Kemudian dikelas 5,6,9 dan 12. pada tahun 2022 pembelajaran apa yang akan dijalankan.
RPP hanya terdiri dari tiga komponen dan hanya satu lembar. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (arah pembelajaran) di kelas yang kita gunakan. Tetapi bila RPP hanya satu lembar tidak bisa dilihat arahnya karena tidak diketahui Indikator, media, peralatan dan bahan yang digunakan dan sumber belajar. Kelemahan lain adalah tidak lengkapnya peralatan dan bahan praktik serta media pembelajaran di sekolah yang mendukung. Sehingga untuk tercapai pembelajaran tidak tercapai sesuai target jam yang ditentukan pemeritah dalam 1 tahun.
Bila empat arah kebijakan ini dijalankan tetapi pendidikan harus wajib tuntas pembelajaran siswa (KKM) artinya empat arah kebijakan ini sama saja sistem pendidikan yang sudah berjalan sekarang ini sehingga anak akan manja dan malas belajar karena adanya “Remedial”. Dengan demikian untuk memdapatkan sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sesuai keahlianya tidak tercapai.
Siswa Kelas 4, 8 dan 11 pada tahun 2019/2020 menjadi Korban akibat penerapan Askomi suka (Asesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter). Siswa ini pada saat penerapan Askomi suka pengganti UN pada tahun pelajaran 2020/2021 atau tahun 2021 sudah naik kelas 5, 9 dan 12. Semoga kemendikbud mempunyai langkah terbaik untuk siswa kelas ini.

Demikianlah tentang kelembahan yang akan timbul dalam penerapan 4 arah kebijakan pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah melalui mendikbud harus meminimalisir kelemahan yang timbul dari penerapan kebijakan yang baru. Sehingga kebijakan pendidikan yang di terapkan akan menghasilkan SDM yang unggul dan berakhlak sesuai arahan dari Persiden Jokowi. Semoga info bermanfaat.