ISI TATACARA PELAKSANAAN MUTASI 2019 DAN UJIAN TEST UJI KOMPETENSI HARUS DIPATUHI OLEH MUTASI PNS

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu pegawai ASN yang berkeinginan pindah antar dari Pemerintah Kab/Kota, Antar Pemerintah Provinsi, dari Pemerintah kab/kota atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Kab/Kota ke Prov atau sebaliknya sesuai Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka beberapa pemerintah kab/kota/prov/pusat melalui BKD menyelenggarakan uji kompetensi bagi PNS yang pindah/mutasi.

Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan uji kompetensi bagi PNS yang akan mutasi masuk ke lingkungan pemerintah Kab/kota/prov/pusat tersebut dimaksudkan untuk menyaring kompetensi PNS supaya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan.

Sejak diterbitkan Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terutama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab/kota di pulau Jawa berkomitmen untuk menjalankan amanah dari undang-undang tersebut untuk mengelola ASN menggunakan sistem merit. Mengacu Permenpan-RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, maka mutasi masuk yang menjadi salah satu proses dalam merekrut pegawai harus harus selektif dan obyektif.

Setiap Pemerintah Provinsi/Kab/Kota melalui BKD menggunakan prosedur yang hampir sama dalam tahapan tatacara pelaksanaan mutasi masuk maupun keluar. Penjabaran tatacara pelaksanaan mutasi pada tahapan mutasi masuk dalam bentuk alur mulai dari seleksi administrasi, ujian test uji kompetensi sampai SK terbit harus ditempuh supaya PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kab/Kota/Prov tersebut memang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik dan berpotensi untuk menunjukkan kinerja yang baik juga.

Dan tahapan tatacara pelaksanaan mutasi ini diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 197 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Rangkuman isi dari Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah :

Pasal 1	:	Penjelasan umum tentang PNS, Mutasi, Penjabat yang berwenang, Penjabat Pembina Kepegawaian, Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Pasal 2	:	1. Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS dilingkungannya. 2. Penjelasan 8 aspek yang diperhatikan dalam perencanaan mutasi PNS sesuai ayat 1 3. Penjelasan 6 Macam Mutasi PNS 4. Mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lambat 5 tahun 5. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS 6. Mutasi dilakukan dengan meperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan 7. Selain mutasi karena tugas dan/ataulokasi sebagaimana dimaksud ayat 3, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri
Pasal 3	:	1. Penjelasan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penhajuan mutasi 2. Analisis Jabatan dan analisis beben kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi
Pasal 4	:	Penjelasan prosedur mutasi
Pasal 5	:	Penjelasan ketentuan yang dilakukan mutasi PNS satu instansi daerah atau satu instansi pusat
Pasal 6	:	Penjelasan ketentuan yang dilakukan mutasi PNS antara kab/kota dalam satu provinsi
Pasal 7	:	Penjelasan ketentuan yang dilakukan mutasi PNS antar kab/kota antar provinsi dan antar provinsi
Pasal 8	:	Penjelasan ketentuan yang dilakukan mutasi PNS provinsi/kab/kota ke instansi pusat atau sebaliknya dan mutasi PNS anatar-instansi pusat
Pasal 9	:	Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan RI dan luar negeri dilakuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10	:	1. Pertimbangan yang diberikan pada mutasi PNS atas permintaan sendiri 2. Pesryaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam peraturan badan ini
Pasal 11	:	Pembiayaan
Pasal 12	:	Ketentuan lain-lain
Pasal 13	:	Ketentuan Peralian
Pasal 14	:	Peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal ditentukan

Demikianlah informasi tentang tatacara pelaksanaan mutasi sesuai Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 dan ujian test uji kompetensi yang harus dipatuhi oleh mutasi PNS. Semoga peraturan ini segera ditindaklanjuti oleh badan yang mengurusi kepegawainan untuk mendeskiripsikan ke bentuk lebih simpel yang mudah dipahami oleh PNS yang akan melakukan mutasi baik mutasi instansi maupun kemauan sendiri. Selengkapnya Peraturan BKN No. 5 tahun 2019 KLIK DI SINI. Semoga info ini bermanfaat.