KELULUSAN SERTIFIKASI GURU HARUS DITURUNKAN DARI NILAI MINIMAL 80 MENJADI 65

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berpendapat, nilai minimal (passing grade) kelulusan sertifikasi guru melalui pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) 80 dinilai memberatkan. Karena itu, organisasi para guru tersebut akan mengajukan keberatan agar nilai diturunkan menjadi 65.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, di sela-sela acara puncak peringatan HUT Ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional 2017 tingkat Jateng, di balairung kampus Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Sabtu (9/12).

Hadir dalam acara tersebur Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua PGRI Jateng Widadi, Rektor UPGRIS Muhdi, dan para perwakilan guru se-Jateng.

‘’Senin (12/12) malam, kami akan bertemu dengan Dirjen Pembelajaran Kemenristekdikti untuk menyampaikan hal ini. Kami mengajukan keberatan selalu dengan membawa data yang akurat dan dasar yang kuat sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan,’’ ungkap Unifah.

Menurut unifah, keberatan itu sudah disampaikan sejak awal pelaksanan standar uji kompetensi sejak sebelum aturan itu ditetapkan, yakni pada pertengahan 2016. Keberatan tersebut bukan berarti akan menurunkan standar kualitas guru, tapi banyak kemampuan lain yang dimiliki guru selain akademis yang diujikan dalam sertifikasi.

‘’Uji kompetensi dokter saja nilai minimalnya 65, kenapa guru harus 80? Padahal kondisi dan kemampuan guru berbeda-beda, terutama yang ada di daerah pelosok Tanah Air, karena di sana internet saja belum tentu ada,’’ tandasnya.

Selain itu, persoalan lain adalah biaya PLPG yang kini subsidinya dikurangi sehingga guru yang akan ikut ujian sertifikasi harus membayar sendiri sekitar Rp 15 juta. ‘’Ini tentu juga memberatkan, sebab tidak semua guru mampu membayar biaya sebesar itu,’’ tandasnya.

Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas guru yang menjadi alasan pemerintah adalah meningkatkan standar nilai minimal, yakni dengan pelatihan guru yang merata dan sesuai dengan kebutuhan, terencana dengan baik, dan berkelanjutan.

‘’Saat ini 45 persen guru di Indonesia belum tersertifikasi karena berbagai hal. Selain terkendala biaya, juga sulit untuk mencapa standar nilai minimal 80,’’ ujarnya.

Photo Kegiatan Praktik Fisika di Kelas XI MM SMKN 6 Tebo

Persoalan GTT

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama PGRI akan terus mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera memberi kepastian nasib jutaan guru tidak tetap (GTT) di Indonesia, terutama di Jateng.

Dia menyayangkan sikap kementerian yang tak jelas menyikapi nasib GTT ini. Menurut Ganjar, ketidakjelasan nasib GTT itu karena mereka diangkat oleh kepala sekolah lantaran banyak sekolah yang kekurangan guru.

Di Jateng, kekurangan guru mencapai 49.631, terdiri atas TK, SD, dan SMP sebanyak 38.859. Kemudian 4.732 guru SMA, 5.056 guru SMK, dan 934 guru SLB.

‘’GTT tidak diakui Kemendikbud. Mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.

Ini tentu sangat ironis,’’ ujar Ganjar. Sementara itu, untuk mengangkat GTT menjadi PNS, kepala daerah tersandera oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru (Sumber : Suaramerdeka). Semoga informasi bermanfaat.