Budilaksono.com....Salam
Inspiratif, Kepada bapak ibu bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada di
daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan layanan
Lima program Afirmasi.
Program
tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru, terutama pada
daerah yang tergolong terdepan, terluar,
dam tertinggal (3T). Demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan, Hamid Muhammad, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu
(25/11/2017).
Program
Afirmasi tersebut adalah 1) Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T); 2)
Program Guru Garis Depan (GGD), dan Guru yang bertugas di daerah khusus; 3)
Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK
(Program Keahlian Ganda); 4) Program Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan
Konversi GTK PAUD dan DIKMAS; 5) Program Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD.
Program
SM3T adalah program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam
percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun. Program
tersebut dilakukan sebagai penyiapan pendidik professional yang akan
dilanjutkan dengan program Pendidikan Profesi Guru.
Selanjutnya
Program GGD dilakukan sebagai upaya untuk memeratakan akses pendidikan dengan
meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik di daerah 3T. Program GGD angkatan
pertama telah mengirimkan 798 guru profesional ke 28 kabupaten di daerah 3T
yang tersebar di empat provinsi. Keempat provinsi tujuan program GGD tersebut
yaitu Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
“Kemendikbud
akan merekrut 17.000 guru garis depan atau GGD untuk ditempatkan di 15.000 desa,
daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Guru tersebut akan menyandang
status calon pegawai negeri sipil (CPNS) setelah lulus program GGD. Program
tersebut dicanangkan akan bergulir hingga tahun depan,” tutur Plt. Dirjen GTK.
Tahun
ini, Kemendikbud merekrut 6.296 guru hasil dari seleksi program GGD 2016. dan
program GGD 2018 akan melibatkan guru honorer bergelar sarjana yang sudah
mengabdi di sekolah-sekolah 3T. Dengan rencana merekrut 17.000 GGD itu sedang
dibahas intensif dengan kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Badan Kepegawaian
Negara. Program GGD mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah.
dimana gaji untuk para GGD berasal dari APBD masing-masing kabupaten.
Guru
honorer yang ikut program GGD juga harus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Dan ikut seleksi GGD, mereka harus PPG. Penempatan GGD juga bisa di luar daerah
3T. ada beberapa desa di Pulau Jawa pun masih banyak yang berada jauh dari
pusat pemerintah kabupaten. Kendati demikian, penempatan di daerah 3T jadi
prioritas.
Selanjutnya,
Program Keahlian Ganda diinisiasi karena kurangnya guru produktif di SMK.
Berdasarkan data per tahun 2016, Indonesia memiliki kekurangan guru SMK
produktif sebanyak 91.861 guru. Program Keahlian Ganda tahap pertama lalu
berhasil menyeleksi 12.741 guru, dan akan bertambah 15.000 di tahap kedua pada
tahun ini. Untuk Program Keahlian Ganda tahap II, ada 53 bidang keahlian yang
bisa dipilih calon peserta Program Keahlian Ganda.
Dengan
adanya Program Keahlian Ganda, guru normatif bisa mendapatkan sertifikat
keahlian sebagai guru produktif. Mereka akan mengikuti pelatihan yang dibagi
menjadi lima tahap, sebelum mendapatkan sertifikat keahlian. Sertifikat
tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah
mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Perlu
adanya peran pemerintah daerah untuk ikut serta melakukan redistribusi guru,
meningkatkan kompetensi, dan memenuhi kesejahteraan guru yang masih di bawah
standar minimum. Kadisdik tolong lakukan redistribusi guru, sehingga sekolah
yang kekurangan guru dapat cepat tertangani,” pesan Hamid.
Terkait
dengan Program Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan
DIKMAS, tahun 2017 pemerintah memberi dana bantuan Pendidikan melalui Konversi
kepada 1.819 orang yang tersebar di 36 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia
dengan jurusan yang sesuai dengan bidang PAUD dan Dikmas yaitu Jurusan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Bimbingan
Konseling (BK).
Terakhir,
untuk Program Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD, tahun 2017 pemerintah
menyelenggarkan program Diklat dasar yang dilakukan oleh PKG sebagai Organisasi
Mitra dan Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Dasar yang dilakukan oleh HIMPAUDI dan
IGTKI tingkat Provinsi. Kedua program tersebut di bawah pembinaan Kemendikbud.
Sasaran
Diklat tersebut berjenjang tingkat dasar adalah Guru PAUD non formal yang
berkualifikasi SLTA dan SLTP dan belum mendapatkan kesempatan mengikuti Diklat
berjenjang dan yang sejenis. Untuk memenuhi kebutuhan pelatih dalam program
tersebut, pemerintah memiliki program Pelatihan Calon Pelatih (PCP) yang
dilakukan oleh 40 organisasi mitra diseluruh Indonesia dengan jumlah peserta
sebanyak 2000 orang..Semoga calon guru
dari lulusan perguruan tinggi baik swasta/negeri lanjutkan sekolah untuk
mendapatkan sertifikat profesi baru mengajar. Semoga info ini bermanfaat.