DIRJEN OTDA KEMENDAGRI : PEMERINTAH TAK KELUARKAN SURAT EDARAN LARANGAN PUNGUT SPP

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru melalui Komite sekolah tidak perlu kuatir dalam menarik sumbangan kepada siswa melalui rapat wali murid. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016.

Silahkan laksanakan penarikan sumbangan atau bantuan melalui rapat wali murid bila dana BOS sekolah negeri tidak cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Begitu setelah kami menarik kesimpulan yang dijelaskan oleh Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono dibawah ini.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, mengatakan pemerintah tidak pernah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan penarikan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah.

Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyatakan penarikan sumbangan di sekolah diatur dalam Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Menurut Sumarsono, dia sudah meneliti apakah benar Kemendagri pernah mengeluarkan SE itu.

"Setelah dicek, Kemendagri tidak pernah mengeluarkan SE tersebut, jika yang dimaksud adalah soal larangan SPP," ujar Sumarsono..

Dia melanjutkan, penarikan sumbangan di sekolah diatur dalam Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah.

Sebelumnya, Kemendikbud merespons kabar terkait SPP. Kemendikbud mengklaim tidak tahu menahu adanya pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan tak boleh ada sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk sekolah negeri.

"Kami belum baca surat edaran Mendagri," kata Sekertaris Ditjen Dikdasmen Kemendikbud Thamrin Kasman.

Ia menjelaskan payung hukum penarikan sumbangan tertuang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Regulasi itu memberi rambu-rambu pada Komite Sekolah untuk memungut sumbangan, bukan pungutan.

Thamrin menjelaskan apabila dana BOS suatu sekolah tidak mencukupi kegiatan, maka Komite Sekolah dapat mempertimbangkan untuk penarikan sumbangan atau bantuan. Namun, penarikan harus melalui persetujuan orang tua murid.

Penarikan sumbangan harus melalui persetujuan bersama. Dinas pendidikan setempat juga harus mengetahui.

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad menegaskan SPP hanya boleh dibebankan pada SMA dan SMK negeri. (Sumber : Republika 1/10/17)

Demikianlah informasi ini tentang pemerintah tak mengeluarkan SE Larangan pungutan SPP. Semoga dengan penjelasan dari kemendagri ini memberikan setimulan kepada sekolaah negeri tetap dapat menarik SPP kepada siswa melalui kesepakatan wali murid. Hasil rapat wali murid itulah yang sebagai dasar komite sekolah untuk penarikan SPP.

Semoga penjelasan dari kemendagri menjadi acuan SMKN/SMAN dan acuan batasan saber pungli agar dengan kehati-hatian masuk dalam institusi sekolah-sekolah. Jadi bila ada aduan dari masyarakat itu bisa jadi masyarakat tersebut tidak mengikuti rapat wali murid yang diadakan Komite sekolah negeri tersebut. Mohon di cek dan ricek ke masyarakat yang mengajukan pengaduan tersebut terlebih dahulu. Bisa jadi berita tersebut tidak benar. Karena setiap Komite sekolah mengudang 100% wali murid sekolah tersebut untuk rapat tidak semua wali murid datang ,dan paling banyak 60%-75% saja yang hadir. Itulah keadaan kenyatan dilapangan .