GARA-GARA KEHADIRAN GGD TERJADI PENGANGGURAN INTELEKTUAL DI DAERAH

Budillaksono.com...Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu bahwa bahyak guru didaerah perbatasan atau daerah SM3T menentang kehadiran GGD karena menggerus jam mereka. Begitu juga yang dilakukan oleh Mahasiswa Kabupaten Sintang menolak kehadiran Guru Garis Depan (GGD) yang bertugas di wilayah Sintang, Kalimantan Barat.

Mereka menilai program Guru Garis Depan tidak berperikemanusiaan.

Perwakilan aksi mahasiswa Sintang, Endi Dakosta di Sintang, Kamis, 12 Oktober 2017, seperti dilansir Kantor Berita Antara mengatakan kami meminta para GGD yang bertugas, pulang ke tempat asalnya, tidak boleh bertugas di daerah kami. Cabut peraturan menteri tentang program GGD, karena tidak melibatkan putra putri daerah.

Menurut Endi, syarat penerimaan GGD mengakibatkan banyak sarjana daerah tidak bisa ikut rekrutmen GGD. Syarat rekrutmen GGD yang di antaranya mengikuti program pendidikan profesi guru, akreditasi kampus minimal B telah menjegal para sarjana asli daerah tersebut untuk mendapatkan kesempatan mengikuti GGD.

"Kalau begini kami jadi penonton. Kami akan demo di 10 kabupaten, di provinsi dan kami akan menggebrak meja menteri," ujarnya.

Masyarakat Peduli Perbatasan, Andreas Nikodemus mengatakan di daerah tersebut ada guru yang sudah mengabdi 12 tahun di perbatasan honorer dengan gaji Rp 400 ribu. Namun kemudian dihadirkan Guru Garis Depan sebanyak tiga orang, yang masing-masing gajinya Rp 8 juta.

Karena itulah, dikatakan Andreas, program itu tak berperikemanusiaan dan tidak beradab.

"Kalau kampus daerah tidak layak, jangan diberi izin operasional agar anak anak daerah tidak sekolah di sini. Dimana letak keadilan pemerintah pusat dengan program itu," ujar Andreas.

Sementara itu, Pemuda Katolik Kabupaten Sintang, Marsianus mengatakan para guru honorer dan para sarjana pendidikan di Sintang tidak memiliki kesempatan mengikuti tes proses rekrutmen GGD. Sebab syarat yang ditentukan pemerintah pusat harus mengikuti PPG dan SM3T program tersebut, dan hanya ada 1 universitas yang menyelenggarakan yaitu FKIP Untan.

Artinya, menurut dia, lulusan sarjana pendidikan di kabupaten Sintang akan jadi pengangguran intelektual. Ini akan menjadi masalah sosial dikemudian hari. "Kami tidak mau menjadi penonton, padahal bicara kualitas belum tentu kami lebih buruk dari mereka yang lulus pada program GGD," kata Marsianus. (Sumber : Pikiranrakyat).

Semoga beberapa penolakan dari daerah terhadap kedatangan GGD segera direspon oleh pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan pendidik. Semoga info bermanfaat.