DIRJEN GTK MERUMUSKAN KEMBALI MODEL SYARAT MENJADI GURU GARIS DEPAN (GGD)

Budilaksono.com....Salam inspiratif, Kepada bapakk ibu guru bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunggu langkah pemerintah daerah (Pemda) terhadap penolakan elemen masyarakat terkait keberadaan guru garis depan (GGD) di daerahnya. Demikian yang disampaikan Sekertaris Ditjen Guru dan tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman..

Menurut Nurzaman mengatakan adanya penolakan karena elemen masyarakat kurang memahami latar belakang GGD. Pemerintah daerah dapat mengatasi dan memberi pemahaman pada masyarakat. "Sehingga terjadi kecemburuan," ujar dia.

Pengangkatan GGD sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seseorang yang diangkat menjadi guru adalah yang berijazah S1/D4 dan bersertifikat pendidik.

“Kemendikbud memahami di daerah 3T banyak guru honorer mengajar. Namun, guru-guru itu belum memiliki sertifikat pendidik,” tuturnya

Ia berujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menginstruksikan pada Ditjen GTK mencari cara baru pemenuhan guru GGD. Ia bersama Ditjen GTK tengah merumuskan model lain syarat menjadi GGD.

Salah satunya, yakni lulusan Program Sarjana Mendidik di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (SM3T) dan tenaga pendidik daerah bersertifikat pendidik. Namun, ia mengatakan, Ditjen GTK masih merumuskan dan belum memutuskan perubahan model pengangkatan GGD. "Itu masih mengkaji," kata dia.

Ia menambahkan, GGD merupakan usulan pemda pada pemerintah pusat. Setelah mendapat persetujuan Kemenpan RB, pemda dan Kemendikbud menandatangani nota kesepahaman GGD. (Sumber : Rol.co.id)

Demikianlah informasi tentang perumusan model lain syarat menjadi GGD. Semoga syarat ini memudahkan guru honorer daerah dalam mengikuti program GGD. Semoga info ini bermanfaat.