Budilaksono.com...Salam
Inspiratif, kepada bapak ibu guru honorer diseluruh Indonesia berharap menerima
gaji seperti PNS yakni setiap bulan. Pada saat belum adanya sapu bersih pungli yang
dibentuk pemerintah masuk kesekolah para honorer di SMA/SMK masih menerima gaji
dari komite setiap bulan.
Dan
setelah sapu bersih pungli menerima aduan masyarakat dan masuk sekolah
tampa mengecek terlebih dulu apakah benar informasi itu, akhir membuat sekolah
ketakutan untuk meminta sumbangan yang disepakati oleh wali murid. Satu sekolah yang kena berimbas keseluruh sekolah di Kabupaten tersebut. Dan
cenderung bendara komite menunggu siswa memberikan sumbangan. Dan
masyarakat juga tahu adanya kasus ini sehingga
mereka juga mengulur-ulur waktu dalam
pembayaran sumbangan yang disepakati.
Akhirnya
keuangan sekolah untuk operasional tiap hari
tersendat dan gaji guru honorer setiap bulan biasanya diterima, sekarang
hampir 2 atau 3 atau lebih belum
menerima gaji.
Bila
ini berlarut-larut dibiarkan, pemerintah provinsi tidak secepatnya bertindak membantu komite sekolah maka
dinyakini akan membuat kemunduran proses pembelajaran sekolah itu. Bisa jadi disekolah
banyak jam kosong atau seharian tampa pelajaran karena para guru
honor bekerja diladang untuk mencari sesuap nasi bagi keluarganya. Terlebih nanti bisa seperti NTT dimana sekolah
negeri hanya memiliki satu murid saja.
Maka
kami berharap pemerintah provinsi yakni Gubernur segera mengeluarkan pergub
tentang dukungan penarikan sumbangan komite sekolah dengan menggunakan ring terendah sumbangan masyarakat dan ring
tertinggi sumbangan masyarakat. Sehingga komite sekolah akan menjalankan sesuai
pergub tersebut.
Kasus
keterlambatan gaji guru honor ini sudah ada di mana-mana terutama SMA/SMK
negeri. Seperti sekarang honorer SMA/SMK negeri yang digaji pemerintah Provinsi
Jambi juga mengalami keterlambatan sudah dua bulan belum di bayarkan. Begitu juga
yang terjadi di Palembang.
Sebagaimana dalam laman Antaranews.com, Para
guru honorer SMK Negeri 2 Palembang mengaku sampai sekarang belum menerima
honor sehingga mereka mengadu ke anggota DPRD Sumatera Selatan. "Sudah
lima bulan honor saya belum dibayar, karena itu mohon bantuannya," kata
salah seorang guru honorer, Tri Oktavianto, pada saat anggota DPRD Sumatera
Selatan daerah pemilihan I Palembang melakukan reses tahap II ke sekolah
tersebut, Jumat.
Menurut
Tri, anggota dewan dapat membantu supaya guru honor diperhatikan
kesejahteraannya sehingga bisa membiayai kebutuhan hidup. Selain permasalahan
itu juga disampaikan mengenai sertifikasi guru yang tidak cair, kemudian
tentang kurikulum yang sering berubah dan persoalan lainnya.
Sementara
Koordinator Dapil I Kota Palembang RA Anita Noeringhati mengatakan, kedatangan
mereka ke sekolah itu untuk menampung aspirasi mengenai permasalahan yang
dihadapi. Sejak kewenangan SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi tentu ada kendala
mengenai permasalahan guru honorer.
Sekarang
guru honorer belum menerima honor, sebetulnya anggarannya sudah ada, hanya
untuk memberikannya belum ada peraturannya. "Kita sejak dari awal
memperjuangkan guru honorer ini. Tentu apa yang disampaikan ini akan menjadi
catatan bagi kami," ujar wakil rakyat tersebut.
Demikianlah
informasi tentang belum dibayarkan gaji
honorer guru selama lima bulan dari pemerintah provinsi Palembang. Dan yang
terjadi di palembang kemungkinan juga sama di Provinsi lain. Apabila pemerintah
provinsi tidak sanggup silahkan dikembalikan kepada komite sekolah untuk
pembayaran gaji honorer guru. Semoga info bermanfaat.