BAGAIMANA NASIB PENDIDIKAN KEDEPAN ? MENDIKBUD MELARANG GURU TIDAK BOLEH BERI PR SISWA DI RUMAH

Budilaksono.com....salam Inspiratif, Kepada bapak ibu bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta guru agar lebih kreatif memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa dalam penerapan penguatan pendidikan karakter (PPK).

Siswa jangan diberikan PR berupa matematika atau mata pelajaran lain begitu pesan dari muhadjir,, karena tugas seperti itu cukup diselesaikan di sekolah, bukan di rumah. Sebaliknya, guru harus bisa memberikan PR yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter prioritas dalam PPK.

"Dalam PPK, PR itu jangan Matematika. Kalau itu selesaikan saja di sekolah. PRnya apa? Misalnya untuk nilai karakter gotong royong, siswa dikasih PR berkunjung ke teman-temannya yang sakit, atau berkunjung ke panti asuhan, atau ikut kerja bakti di lingkungan rumah atau sekolah. Itulah PR dalam PPK. Ada nilai gotong royong dan rasa solidaritas. Sekolah atau guru harus inisiatif memberikan PR seperti itu dalam PPK," ujarnya saat sosialisasi PPK kepada ratusan kepala sekolah dan pengawas sekolah SD dan SMA se-Sumatra Utara, di Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatra Utara, Medan, (4/9/2017).

Dalam PPK, nilai karakter prioritas yang dimaksud Mendikbud tersebut ada lima, yaitu religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Mendikbud juga mengimbau guru agar bisa menanamkan sikap toleransi antarumat beragama kepada siswa. Siswa juga harus mampu menghormati perbedaan, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam atau majemuk.

Mendikbud juga meminta agar lagu Indonesia Raya tiga stanza dinyanyikan dalam setiap upacara bendera di sekolah. Menurutnya, lagu Indonesia Raya tiga stanza dapat memperkuat rasa nasionalisme anak Indonesia.

"Dalam membangun karakter anak, salah satunya bisa dengan membiasakan upacara bendera dengan lagu Indonesia Raya tiga stanza, itu menanamkan rasa nasionalisme," tuturnya.

Penerapan PPK di sekolah harus menggunakan metode "School Based Management", atau Manajemen Berbasis Sekolah. Menurutnya, Manajemen Berbasis Sekolah akan memperkuat ekosistem pendidikan karena sekolah akan menjadi sentral atau pusat, sedangkan lingkungan sekitar dijadikan sumber-sumber belajar (learning resources).

"Semua aktivitas belajar siswa, baik yang berada di sekolah, masyarakat, maupun di keluarga harus dimanajemeni oleh sekolah. Jadi sekolah tidak boleh lagi tidak bertanggung jawab atas semua kegiatan siswa," tegasnya.

Di menambahkan, salah satu tugas sekolah adalah mengarahkan anak-anak dalam penerapan PPK di luar sekolah sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Mendikbud juga meminta kepala sekolah supaya bisa mengedukasi lingkungan sekolahnya, dan melihat potensi apa saja yang ada di lingkungan sekolah yang bisa menjadi sumber belajar siswa.

Wanaca atau saran dari Mendikbud seperti penjelasan diatas ini akan menjadi bumerang pembelajaran. Kenapa karena sistem pembelajaran yang diterapkan pemerintah bagi SD sampai SMA/SMK menggunakan KKM dan ketuntasnya yang harus diremedial bila belum tuntas saja membuat pendidikan kualitas sudah menurun dibading pendidikan tahun sebelum tahun 2000.

Kemudian dengan masuknya HAM kesekolah seperti kasus yang menjerat guru dengan laporan wali murid karena aduan putra-putrinya, ini akhirnya membuat was-was bagi guru mau menegur siswa. Padahal sudah adanya permendikbud yang melindungi guru tetapi guru juga masih terjerat?

Kemudian ditambahnya metode full day, siswa tidak boleh tinggal kelas dan yang baru tidak boleh memberi PR dirumah. Mau dibawa kemana pendidikan Indonesia karena sekarang bukanya membaik tingkah laku siswa siswi tapi sudah berani kepada guru krn tidak adanya tata krama lagi.

Saya nyakin kebanyakan guru mengajar di sekolah cari aman agar tidak kena masalah dalam terapkan tata tertib, sehingga banyak yang membiarkan apa yang dilakukan oleh siswa. Kami aja bingung penerapaan PPK yang baik itu gimana karena parameter yang digunakan banyak sekali.

Lebih baik terapkan satu tapi digunakan untuk semua dan jangan dirubah2 selama 5 tahun. Dan dijelaskan terperinci tapi tidak memberatkan kerja guru di sekolah. Jangan hanya pikirkan hal ini lupa tidak mengajar dikelas. Saya nyakin yang bapak menteri terapkan untuk guru gak boleh memberikan tugas di rumah bagi siswa, maka akan menurunkan kualitas pendidikan kita kedepan. Wong sekarang aja di beri soal hitung-hitungan penambahan dan pengurangan yang dapat nilai seratus kurang dari 5% dan yang nilai 70 aja kurang dari 40% dari jumlah murid 40 dalam satu kelas sekarang. Apalagi tampa diberi tugas? Kayak apa nanti siswa kita.

Coba kami ingin Kemendikbud jangan berdasarkan data saja dari sekolah karena itu bukan data riil sebenarnya dilapangan kebanyakkan sekolah, bila benar mungkin kemdikbud bisa menangis lihat kenyataannya. Tetapi harus ada tim kroscek kemdikbud kelapangan sebenarnya pendidikan di Indonesia itu gimana?