ITJEN KEMDIKBUD : SEKOLAH SARANG PUNGLI TERBANYAK

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) segera menindaklanjuti hasil temuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Inspektorat Jenderal Kemendikbud akan menindaklanjuti dengan instrumen penelaahan, seperti audit, fact finding, sidak, gawai melalui pesan singkat atau surat elektronik aplikasi WhatssApp.

“Yang disampaikan Saber Pungli Pusat ada sebesar 743 temuan dan 90 persennya sudah ditindaklanjuti dengan langkah tadi, ada menyusul berarti perlu klarifikasi lebih lanjut,” ujar Inspektur Investigas Kemdikbud Suyadi, Kamis (24/8).

Data Kemenkopolhukam menyebutkan sebanyak 31.110 laporan yang diterima dari masyarakat. Bentuk pengaduan dominan berasal dari pesan singkat, yaitu sejumlah 20.020 aduan.

Dilihat dari jumlah pengaduan, sebanyak 36 persen tentang pelayanan masyarakat, 26 persen tentang hukum, 18 persen tentang pendidikan, 12 persen tentang perizinan, dan delapan persen dari tentang kepegawaian.

Bila diurutkan aduan masyarakat tentang pungli yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling banyak diikuti Polisi Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementeran Keuangan dan Tentara Nasional Indonesia.

Suyadi menambahkan temuan pungli terjadi terutama di sekolah. “Secara kuantitas ada 743 pengaduan dan 72 persennya di sekolah, 24 persennya di dinas pendidikan, satu persennya di kementerian,” ujarnya. (Sumber : Jawapos).

Demikianlah informasi tentang urutan kementerian sebagai institusi yang banyak mengadakan pungli. Ini dilihat dari jumlah aduan dari masyarakat. Paling banyak pungli adalah sekolah (Kemendikbud). Makanya mulai bulan Agustus 2017 akan adanya sidak tentang pengelolaan keuangan pendidikan (BOS) dan Komite sekolah. Apakah sidak itu dari kejaksaan atau dari inspektorat Jenderal kemendikbud. Entah itu kapan untuk sekolah kita. Oleh sebab itu seluruh sekolah gunakan dana bos sesuai dengan juknis permendikbud nomor 26 tahun 2017 sebagai perubahan dari permendikbud nomor 8 tahun 2017.