HONORER PROTES KARENA GAJI YANG DITERIMA HANYA 450.000 ( 15% DARI BOS) TIAP BULAN DARI PEMERINTAH

Budilaksono.com...Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu bahwa lebih dari 2.000 guru honorer se-Kabupaten Bogor berunjuk rasa di gerbang kompleks perkantoran pemerintahan daerah setempat, Kamis 18 Mei 2017 siang hingga menjelang malam. Mereka menuntut pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraannya.

Ketua Persatuan Guru Honor (PGH) Kabupaten Bogor, Halim Sahabudin mendesak bupati mengeluarkan surat keputusan pengangkatan mereka. Selama ini, ia mengakui, guru honorer kesulitan mengikuti sertifikasi karena hanya memiliki surat pengangkatan dari kepala sekolah masing-masing.

"Kami guru honorer yang ngajar di sekolah negeri tidak bisa sertifikasi, karena SK-nya harus dari bupati langsung," kata Halim. Berbeda dengan honorer di sekolah swasta, ia mengatakan permohonan sertifikasi cukup menggunakan surat pengangkatan dari yayasan pendidikan terkait.

Honorer juga menuntut pemerintah daerah meningkatkan gaji dan tunjangan para guru honorer. Halim mengatakan jumlah gaji mereka masih jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor yang mencapai Rp 3,2 juta. "Mereka ini hanya dapat 15 persen dari dana BOS atau sekitar Rp 450.000 setiap bulannya," katanya.

Aksi para guru sempat diwarnai kericuhan dengan aparat keamanan. Kericuhan dipicu kekecewaan para guru yang tidak bisa menemui Bupati Bogor Nurhayanti padahal ia berada di kantornya saat aksi berlangsung. Kericuhan bisa diredam setelah perwakilan massa diterima Kepala Dinas Pendidikan setempat, TB Luthfie Syam.

Pengangkatan guru honorer

Seusai pertemuan, Luthfie mengakui tuntutan para guru honorer sebenarnya sudah dipenuhi pemerintah daerah. Terkait SK pengangkatan honorer, ia menegaskan hal itu memang tidak diatur pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bogor, kata dia, hanya mengeluarkan surat tugas yang ditandatangani bupati.

"Kita tidak mengeluarkan surat keputusan. Kita mengeluarkan surat tugas karena memang Permendikbud nomor 8 tahun 2017 Tentang Pengelolaan BOS menyebutkan begitu," kata Luthfie seusai menemui para guru di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

Dalam aturan itu disebutkan para guru honorer mendapatkan alokasi dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah mendapat surat tugas dari pemerintah daerah. Sedangkan di Kabupaten Bogor, Luthfie mengatakan, surat tugas yang biasanya cukup ditandatangani kepala dinas, justru ditandatangani bupati untuk lebih meningkatkan nilainya.

"Sudah ada 12.601 guru yang dapat surat tugas dari bupati," katanya menegaskan. Yang jadi masalah kata Luthfie adalah besaran alokasi honor para guru dari BOS sebanyak 15 persen. Namun, penetapan persentase itu menurut dia merupakan kewenangan pusat seperti halnya dengan SK Pengangkatan guru.

Selain BOS, honor bagi para guru juga dialokasikan dalam APBD. Luthfie menyebut, setiap guru honorer di daerahnya mendapatkan dana hingga Rp 700.000 setiap bulan. Jumlah itu dianggap meningkat beberapa persen dari tahun sebelumnya. Namun, ia mengakui sebanyak 4.000 guru honorer belum mendapatkan bantuan itu sehingga tuntutan untuk meningkatkannya hingga Rp 1 juta dianggap sulit.

Perwakilan guru honorer juga menemui Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor. Anggota Komisi IV sekaligus Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Egi Gunadhi Wibhawa yang menemui mereka berjanji membantu para guru menyampaikan tuntutannya pada pemerintah.

"Saya yakin bupati akan menindaklanjuti tuntutan para guru. Hanya saja prosesnya butuh waktu dan kajian lebih lanjut," katanya. Egi memastikan pertemuan tersebut berlanjut dan akan difasilitasi untuk ditemui bupati secara langsung. (Sumber : pikiran rakyat). Semoga info bermanfaat.