Budilaksono.com....Salam
Inspiratif, Kepada bapak ibu guru pengawai honorer semoga diberikan kemudahan
dalam beraktivitas.
Waduh
KPK kok ikut dalam ranah penerimaan CPNS bagi Honorer K2, lebih baik selesaikan
permasalahan koruptor yang gak ada
habisnya di Negara Indonesia ini. Kapan negara ini bebas Koruptor. Katanya dengan
reformasi akan adanya bebas KKN. Tetapi mana?
Terdapat
kabar bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo mengadakan
pertemuan dengan Menteri PAN-RB Asman
Abnur dan Ketua KPK Agus Rahardjo menyimpulkan, tidak ada lagi pengangkatan
CPNS baru dari kelompok tenaga honorer tanpa tes.
Hasil
keputusan itu disampaikan Asman Abnur dan Agus setelah menjalani pertemuan
tertutup sekitar tiga jam di kantor Kementerian PAN-RB kemarin (31/3).
Agus
menjelaskan gerakan reformasi birokrasi (RB) yang sudah berjalan 10 tahun belum
menunjukkan perubahan kinerja birokrasi signifikan.
Agus
mencontohnya pada pegawai pajak dimana pegawai pajak yang mendapatkan remunasi
besar selama ini. Ternyata masih saja ada oknum PNS pajak yang tertangkap
korupsi. ’’Seharusnya pemberian remunerasi karena reformasi birokrasi, diikuti
dengan peningkatan kinerja dan perubahan kultur birokrat,’’ jelasnya Agus.
Mantan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu mengatakan
salah satu bagian penting dari reformasi birokrasi adalah merekrut aparatur
sipil negara (ASN) yang kompeten.
Caranya
adalah rekrutmennya harus teruji dan terjaga. ’’KPK merekomendasikan tidak ada
pengangkatan otomatis tenaga honorer menjadi CPNS,’’ tegasnya. Gayung
bersambut, rekomendasi itu diterima oleh Asman.
Menurut
Agus rekrutmen CPNS baru melalui tes itu semata-mata untuk menjaga pelayanan. Masyarakat
tentu tidak rela anaknya diajar oleh PNS guru yang kualitasnya tidak jelas. Masyarakat
tentu akan tidak nyaman jika sakit kemudian dirawat perawat yang kualitasnya
meragukan.
Pejabat
asal Magetan, Jawa Timur itu menuturkan KPK mengakui bahwa urusan honorer
memang pelik. Jumlahnya banyak dan ujungnya minta diangkat langsung menjadi
CPNS baru.
Agus
mengatakan, Alasan yang sering digunakan, karena sudah mengabdi menjadi honorer
sekian lama. “Supaya tidak ada lagi masalah dengan honorer, instansi pemerintah
jangan mengangkat honorer,’’ tegasnya.
Untuk
itu Agus juga menyampaikan perlunya penghitungan dan penataan ulang postur
(size) birokrasi di tanah air. Apakah benar-benar kurang, sehingga sampai ada
rekrutmen tenaga honorer.
Masukan
KPK terkait dengan promosi jabatan di instansi pusat maupun daerah menggunakan
lelang terbuka.Sehingga tidak adanya jual beli kursi jabatan.
Asman
Abnur siap menjalankan keputusan bersama antara kementerian yang dia pimpin
dengan KPK.
Terkait
dengan pengisian jabatan, Asman mengatakan untuk instansi pusat relatif sudah
berjalan dengan baik. ’’Yang perlu diawasi dengan seksama adalah pengisian
jabatan di pemerintah daerah. Ini masih jadi tantangan karena ditemukan
penyimpangan,’’ jelasnya.
Untuk mengawasi pengisian jabatan di instansi
daerah, Asman mengatakan tidak bisa dilakukan sendirian oleh Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN).
Untuk
memperkuat pengawasan, Asman mengatakan sudah membentuk paguyuban atau tim
bersama. Terdiri dari KASN, Kementarian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN),
dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). (Sumber : jawapos).
Terpenting
panitia leleng terbuka jabatan juga orang-orang kridibilitasnya tinggi dan
bagus. Semoga dengan hal ini maka leleng terbuka bener-benar berkualitas