PENGANGKATAN CPNS GGD, BIDAN PTT DAN PENYULUH BERLANDASKAN PERMEN TIDAK SAH SECARA HUKUM

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu bahwa kebijakan pemerintah mengangkat CPNS dari guru garis depan (GGD), bidan PTT, dokter PTT, serta penyuluh kembali dikritisi politikus Senayan.

Politikus Gerindra Bambang Riyanto mengatakan, ketiga formasi jabatan tersebut hanya diangkat melalui Peraturan Menteri sehingga posisinya tidak kuat.

GGD diangkat lewat Permendikbud. Sedangkan bidan dan dokter PTT melalui Permenkes. Sementara itu, penyuluh diangkat lewat Permentan.

"Bagaimana bisa kuat pengangkatan mereka menjadi CPNS. Sementara payung hukum yang digunakan hanyalah Permen," kata Bambang

Pengangkatan CPNS yang diterapkan selama ini menggunakan dasar hukum undang-undang‎ yang teknisnya lewat peraturan pemerintah.

Perbedaan memcolok antara penerimaan CPNS dulu dengan sekarang. Dulu berdasarkan UU dan sekarang penerimaan CPNS hanya lewat Permen lantaran PP turunan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) belum ditetapkan.

"Masa Permen lebih kuat dari UU. Yang benar saja, toh, jangan dibolak-balik aturannya," kritik anggota Komisi II DPR RI ini.

Bambang menambahkan, kebijakan bisa digugat karena tidak sesuai tata aturan perundang-undangan. ‎ Oleh sebab itukedudukan GGD, penyuluh, bidan dan dokter PTT tidak sah secara hukum dalam pengangkatan CPNS. (Sumber : Jawapos)

Demikianlah informasi dari Bambang Riyanto yang menkritisi dalam pengangkatan CPNS oleh kementerian yang hanya dilandaskan permen tampa di berdasarkan UU. Semoga hal ini menjadi informasi kepada kementerian untuk lebih berhati-hati dalam pengangkatan CPNS. Jangan nantinya ada permasalahan dibelakangnya. Semoga info bermanfaat.