SISWA PENERIMA BOS MASIH BAYAR MAKA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA HARUS BERTANGGUNGJAWAB

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru, juknis pengunaan dana bos 2017 sudah dipubilkasikan. Setiap jenjang juga sudah ditentukan berapa dana bos 2017 tiap tahunnya? Dan selain itu dana bos 2017 juga dapat digunakan untuk membayar guru honorer dari jenjang SD,SMP, SMA dan SMK. Dengan adanya bantuan BOS bagi sekolah dari pemerintah pusat maka penggunaannya jangan menjadi masalah serta jangan adanya beban yang berat dipikul oleh siswa.

Karena kenyataannya dengan adanya masih banyaknya laporan adanya siswa penerima dana BOS masih membayar uang buku maupun operasional sekolah lainnya‎ mendapar sorotan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad, BOS hanya merupakan subsidi pemerintah untuk membantu daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, pemda harusnya ikut membantu menopang biaya pendidikan agar siswa tidak terbebani.

"Kalau ada siswa yang masih bayar laporkan kepada wali kota atau bupati. Kepala daerah harus bertanggung jawab. Jangan kewenangannya diambil tapi kewajiban ditolak dan diarahkan ke pusat," kata Hamid di kantornya, Kamis (9/3).

Dana BOS, lanjutnya, merupakan bantuan pendidikan yang persentasenya 50 persen. Untuk mencapai 100 persen, daerah harus ikut menopangnya. Jangan semuanya dibebankan ke pusat.

"Harus memberikan tambahan dana untuk siswa. Pusat memberikan BOS SD Rp 800 ribu, SMP Rp 1 juta, dan SMA Rp 1,4 juta. Kalau ingin siswa benar-benar gratis, daerah harus menambah dengan BOS daerah," terangnya.

‎Hamid menyebutkan kabupaten/ kota yang sudah menunaikan tanggung jawab untuk menyalurkan BOS daerah adalah Jakarta, Solo, Surabaya, Gowa, dan beberapa kab/kota lainnya. (Sumber : jawapos).

Demikianlah informasi tentang banyaknya masalah yang timbul bagi sekolah setelah menerima bos. Terutama pada pada siswa. bila siswa penerima BOS masih membayar maka lapor ke Bupati/walikota untuk bertanggungjawab. Maka pemerintah daerah jangan lepas tangan dengan perkembangan pendidikan di daerahnya baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK. Semoga info ini bermanfaat.