PEMERINTAH SEGERA AKAN LAKUKAN SELEKSI BERBASIS MERIT BAGI TENAGA HONORER K2

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu tenaga honorer yang mengabdi di struktural dan fungsional bahwa Eko menyarankan agar tenaga honorer diatur dalam RPP, karena dapat menjadi aset negara terutama di pedalaman dan daerah perbatasan.

“Sedangkan bagi yang tidak lulus pemerintah dapat memberikan pelatihan untuk bekerja di luar birokrasi,” ungkapnya memberi solusi.

Adapun keberadaan KASN sangat penting dalam pengawasan sistem merit untuk menutup celah jual beli jabatan.

“Lembaga ini patut dipertahankan, tinggal dilakukan perbaikan terhadap mekanisme kerja KASN dalam pengawasan yang melibatkan sistem informasi sehingga bisa bergerak lebih cepat,” jelasnya.

Hal senada juga disuarakan Djohermansyah Djohan, Siti Zuhro dan J. Kristiadi.“Dalam konteks ini partai pendukung pemerintah yang sangat vokal melakukan revisi UU ASN. Hal ini memerlukan lobby dan sosok Bapak Presiden sebagai uniting force agar kepentingan jangka pendek tidak mengalahkan kepentingan bangsa yang lebih besar,” saran Siti Zuhro.

Dari Kantor Staf Presiden, Tim Anti Korupsi dan Reformasi Bikrokrasi menyiapkan beberapa rekomendasi.

“Pemerintah secepatnya akan mencarikan jalan keluar melalui pendekatan kesejahteraan atau sistem seleksi berbasis merit bagi tenaga honorer-K2, namun menggunakan mekanisme pengaturan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah,” kata Yusuf Hakim Gumilang, salah seorang anggota tim dari KSP.

Kantor Staf Presiden setuju untuk dilakukan penguatan kelembagaan KASN, setelah terlebih dahulu mengevaluasi kinerjanya, agar dapat lebih optimal mengawal penerapan sistem merit dan mencegah terjadinya rente jabatan di pusat dan daerah.

“Kami juga akan mengelurkan rekomendasi agar Presiden Jokowi memerintahkan Menteri PAN dan RB untuk melakukan exercise dan merancang kebijakan rightsizing organisasi serta redistribusi ASN secara cermat, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan analisis kebutuhan di daerah, ruang fiskal, juga disesuaikan dengan program prioritas pembangunan,” tambah Bimo Wijayanto dari Kedeputian II Kantor Staf Presiden.