PEMERINTAH AKAN GUNAKAN TIGA OPSI TERKAIT NASIB REVISI UU ASN

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu pegawai ASN bahwa pemerintah akan fokus pada penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimandatkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperhatikan usulan dewan terkait penyelesaian masalah tenaga honorer.

Pemerintah segera menerbitkan RPP Manajemen ASN dan memerintahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat proses pembahasan RPP Manajemen PPPK, dan RPP Kinerja Pegawai ASN.

Sementara itu, terkait promosi jabatan terbuka, Presiden mengehendaki adanya ‘talent pool’ demi mendapatkan pejabat publik yang berkualitas. Poin-poin ini terungkap dalam dialog terfokus melibatkan pakar dan pemangku kepentingan di Kantor Staf Presiden, Jum’at 3 Maret 2017.

Diskusi menghadirkan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, antara lain mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Eko Prasojo, akademisi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, serta para tenaga ahli Kantor Staf Presiden.

Menyikapi desakan revisi Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN, posisi dan sikap pemerintah sangat terang. “Arahan presiden adalah jelas agar birokrasi harus berbasis sistem merit agar dapat berkinerja optimal mendukung kebijakan pemerintah,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Teten menegaskan, prinsipnya sama, Presiden Jokowi memahami betul hambatannya, bahwa mesin birokrasi belum efektif untuk menjalankan program prioritas pemeirntah.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, Presiden tidak akan membiarkan segelintir pihak mengambil keuntungan politik dari revisi UU ASN ini. “Terkait honorer, seleksi yang berkualitas berbasis merit adalah syarat dasar. Presiden secara tegas tidak mau ditekan secara politik,” kata Teten.

Ditekankan dalam dialog ini, tuntutan untuk membubarkan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak ada dalam pandangan Presiden. “Namun, KASN perlu dievaluasi efektivitas kinerjanya agar lebih optimal,” ungkap Teten.

Eko Prasojo dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional menyatakan, pihaknya siap memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan inisiatif DPR untuk merevisi UU ASN. “Kami sudah melakukan pembahasan dengan perguruan tinggi, pers, pemangku kepentingan di pemerintah, LSM untuk menelaah substansi revisi UU ASN yang diajukan DPR,” papaarnya.

Hasil pembahasan Tim Independen Reformasi mengerucut pada tiga opsi terkait nasib revisi UU ASN. Opsi pertama adalah menyetujui untuk membahas, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas. Opsi kedua hanya membahas hal-hal yang dianggap penting. “Opsi ketiga, tegas menolak dengan menyampaikan bahwa pemerintah fokus pada penyelesaian RPP yang diamanatkan dan mengadopsi usulan dewan dalam substansi RPP,” urainya.

Demikianlah inforasi tentang menyikapi revisi UU no 5/2014 tentang ASN. Tim Independen reformasi birokrasi nasional adanya tiga keputusan dalam tiga hal keputusan terkait revisi UU ASN. Semoga info bermanfaat.