PERKATAAN KEMEDIKBUD MEMBUAT BUMERANG SULSEL TERKAIT PEMBLOKIRAN BANTUAN DANA SEKOLAH

Budilaksono.com...Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semoga diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Menurut Info dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memblokir bantuan sekolah menengah yang ada di provinsi tersebut.

Gubernur Sulsel Syahrul yasin Limpo yakin pemblokiran itu tidak terwujud.

Syahrul menjelaskan bilaa pemicunya adalah surat protes yang dilayangkan ke Kemendikbud pada 24 Januari lalu, maka hal tersebut tidak bisa menjadi dasar. Surat tersebut hanya meminta agar setiap kunjungan atau bantuan yang masuk ke Sulsel harus dengan kendali Pemprov.

Surat pemberitahuan 24 Januari lalu itu memuat tiga poin, yakni tidak bersurat, berkunjung, dan memberikan bantuan ke sekolah tanpa sepengetahuan pemprov.

Gubernur Syarul sudah semestinya menjadi mitra koordinasi yang strategis baik dengan presiden maupun lewat pembantunya yakni di kementerian dan lembaga.

"Aturannya, (pemprov) harus tahu. Tidak juga mendapat izin dari kita. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Wajar segala kegiatan pemerintah pusat ke sini harus dilaporkan. Harus di bawah kendali gubernur," jelas dia.

Pada tempat terpisah menurut Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Dr Muhammad Hasrul menyebutkan, kebijakan pemblokiran yang disebabkan persoalan komunikasi sangat disayangkan.

Undang-undang Nomor 9/2015 yang merupakan perubahan kedua UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menggariskan fungsi kordinasi. Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ini menegaskan, pola koordinasi yang dianut di Indonesia adalah gubernur sebagai perpanjangan tangan.

Penguatan gubernur sebagai jembatan antara pusat dan daerah juga membuat pemerintah kabupaten/kota mesti melalui gubernur dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat. "Kementerian harus pahami ini," ujarnya.

Hasrul menambahkan, bantuan yang sifatnya wajib didistribusikan ke semua daerah dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kehadiran gubernur dengan kebijakan teknis yang diterapkan di daerah cukup dengan koordinasi gubernur. (Sumber : jawapos)

Demikianlah informasi tentang pemberitahuan kemedikbud yang membuat bumerang sulsel terkait pemblokiran dana bantuan. Semoga tidak ada miskomunikasi antara daerah dan pusat melalui kementerian terkait. Semoga info bermanfaat.