PERGUB JATENG TENTANG GAJI HONORER DISAHKAN MAKA AKHIR FEBRUARI 2017 RAPEL GAJI HONORER SESUAI UMK DICAIRKAN

Budilaksono.com....salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan yang masih honorer selangkah lagi akan tersenyum lebar karena pergub tentang gaji honorer hampir rampung.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng masih menyempurnakan draf peraturan gubernur yang menjadi dasar pencairan gaji tenaga honorer SMA/SMK peralihan dari pemerintah kabupaten/kota. Draf diperkirakan selesai pada pekan ini.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, sebelumnya draf sudah disodorkan padanya. Namun ternyata ada beberapa hal yang harus direvisi, antara lain soal jumlah tenaga honorer (guru dan tenaga kependidikan) yang bertambah setelah diperbarui.

Perubahan jumlah tenaga honorer secara otomatis memengaruhi jumlah anggaran yang akan dialokasikan. ”Kemarin ada perubahan teknis hitungan. Saya minta dipastikan.

Ganjar mengatakan, draf disiapkan dan mungkin pekan ini sudah selesai. Per 1 Februari 2017, Disdikbud Jateng mencatat jumlah tenaga honorer 15.518 orang, terdiri atas guru tidak tetap 7.768 orang dan pegawai tidak tetap 7.550 orang.

Setelah draf selesai dan diterima, serta tak ada yang dikoreksi lagi, ia berjanji segera menandatangani.

Ganjar berharap rapelan gaji tenaga honorer Januari dan Februari bisa diberikan pada bulan ini. Tenaga honorer yang sesuai syarat akan menerima gaji minimal UMK sesuai daerah tempat ia bekerja. Sesuai formula yang disodorkan padanya, ada tambahan beberapa persen dari UMK untuk mereka yang memenuhi syarat.

Contohnya Gaji yang akan diterima guru honorer senilai UMK + 10% UMK. Guru kategori ini harus memenuhi syarat latar belakang pendidikan linier dengan mata pelajaran yang diampu. Mereka juga harus mengajar minimal 24 jam/pekan. Guru yang tak memenuhi dua syarat itu akan memperoleh pendapatan per jam mengajar. Nominal per jam yakni UMK kabupaten/ kota dibagi 24.

Misalnya, si A bekerja di Kota Semarang. Maka UMK Kota Semarang Rp 2.125.000 dibagi 24 (jam) dan hasilnya Rp 88.541. Nominal itu dihitung sebagai gaji per jam. Guru semacam ini biasanya juga mengajar di sekolah lain lantaran jam mengajar sedikit di satu sekolah.

Formula Khusus

Adapun pegawai honorer selain guru yang memenuhi syarat kualifikasi akan memperoleh gaji minimal UMK. Bagi yang tidak memenuhi, sudah disiapkan formula khusus. Sementara itu, nominal tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS peralihan belum diputuskan. Namun ada perbedaan untuk guru PNS yang sudah mengikuti sertifikasi dan yang belum. Gubernur mengakui, akan ada PNS dengan TPP yang berkurang setelah SMA/SMK dikelola Pemprov.

Misalnya, di Kota Semarang, guru PNS golongan IV yang belum bersertifikat menerima TPP Rp 2.493.750. TPP untuk golongan III Rp 2.314.200 dan golongan II Rp 1.795.500. Jumlah TPP yang akan mereka terima kemungkinan besar akan lebih rendah. Namun, kebijakan TPP Pemprov menguntungkan PNS kabupaten/kota yang sebelumnya menerima jumlah lebih rendah.

”Ada tingkatan (TPP). Hari ini (Selasa 7/2- Red) finalisasi,” ujarnya. Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto meminta urusan peralihan kewenangan SMK/SMA dari kabupaten/kota ke Pemprov Jateng selesai 100 persen pada Februari ini.

Termasuk urusan rapel gaji tenaga honorer Januari-Februari, harus bisa dicairkan maksimal bulan ini. Politikus Partai Gerindra dari Dapil VII Jateng ini berharap urusan administrasi tidak berlarut-larut hingga mengganggu kegiatan belajar mengajar. (Sumber : Suaramerdeka)

Demikianlah informasi tentang draf perubahan pergub untuk gaji honorer. Dalam pergub jateng yang mendapatkan gaji UMK + 10% adalah memenuhi 2 syarat linier dan 24 jam. Bila tidak memenuhi maka akan dibayar perjam mengajar saja sesuai UMK kabupaten/kota. Semoga pergup jateng ini selesai dan honorer bisa dapat gaji.

Dan Kepada Provinsi lain selain Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, DIY dan Jawa Timur, segeralah draf pergub baik pengajian guru honorer SMK/SMA dan tunjangan khusus guru PNS yang sekolahnya kena peralihan ke Provinsi.

Dengan adanya pergub (peraturan gubernur) tentang gaji honorer maka, sekolah segera membuat kebijakan dengan mengkoordinasi ke komite sekolah agar sumbangan kepada wali murid bisa diperingan. Bila sumbangan dari wali murid tetap maka dialihkan untuk kemajuan sekolah dan meningkatkan kualitas lulusan siswanya. Semoga info bermanfaat.