PERBEDAAN SUMBER GAJI GTT DAN PTT PEGAWAI PERALIHAN

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan, ini kabar dari dari Jawa Tengah perihal penuntasan dari mana gaji GTT dan PTT dari SMK/SMA. Sumber gaji pegawai honorer yang bekerja di SMA/SMK akan berbeda. Gaji guru tidak tetap (GTT) bersumber dari APBD Provinsi, sedangkan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi tanggungan sekolah.

Nominal juga berbeda, disesuaikan dengan jam kerja dan latar belakang pendidikan. Detail gaji 7.768 GTT dan 7.550 PTT masih dibahas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng.

Gubernur Ganjar Pranowo menjelaskan, anggaran lebih dari Rp 100 miliar telah disiapkan dari APBD Provinsi 2017 untuk mencukupi gaji GTT selama setahun. Bisa mengalami kekurangan diajukan pada anggaran perubahan.

Menurut Ganjar, gaji PTT bisa diambilkan dari bantuan operasional sekolah (BOS). Kemungkinan besar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera mengeluarkan aturan perihal izin penggunaan BOS untuk gaji PTT.

Informasi yang ia terima, 15% BOS yang diterima sekolah boleh dialokasikan untuk gaji PTT. Kepala Disdikbud Jateng Gatot Bambang Hastowo belum dapat dihubungi untuk dimintai penjelasan lebih detail. Sesuai rencana semula, gaji GTT sebesar UMK + 10% UMK. UMK yang dimaksud adalah yang berlaku di kabupaten/kota tempat GTT mengajar. Guru kategori ini harus memenuhi syarat latar belakang pendidikan linier dengan mata pelajaran yang diampu.

Mereka juga harus mengajar minimal 24 jam/pekan. Guru yang tidak memenuhi dua syarat itu akan memperoleh pendapatan per jam mengajar dengan nominal UMK kabupaten/kota dibagi 24. Misal, si Abekerja di Kota Semarang. Maka UMK Kota Semarang Rp 2.125.000 dibagi 24 (jam) dan hasilnya Rp 88.541.

Nominal itu dihitung sebagai gaji per jam. Sementara, pegawai tidak tetap yang memenuhi syarat kualifikasi akan memperoleh gaji minimal UMK. Anggota Komisi E DPRD Jateng Sri Marnyuni mengakui, tak mudah bagi Pemprov membuat kebijakan pada masa transisi peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota. Meski demikian, ia meminta Pemprov bersikap adil.

Gaji yang diberikan pada GTT dan PTT sebisa mungkin hampir sama. Jangan sampai menimbulkan kecemburauan yang berujung ketidakmaksimalan proses belajar mengajar di sekolah. ”Kalau mampu, mestinya disamakan dan minimal sesuai upah minimum provinsi (UMP). Kalau kondisi keuangan tidak memungkinkan, maka ada kriteria gaji. Perbedaan jangan terlalu jauh,” kata Marnyuni (Sumber : Suaramerdeka)

Demikianlah informasi tentang perbedaan sumber gaji untuk GTT dan PTT pegawai peralihan. Semoga informasi yang pergub yang mengatur gaji PTT dan GTT segera disahkan agar kejelasan ada. Semoga info bermanfaat.