KEMEROSOTAN TAJAM SISTEM PENDIDIKAN BILA TAK LULUS UN, BISA KULIAH

Budilaksono.com...Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semoga diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) Perbaikan mendapat dukungan sejumlah pihak.

Harus kebijakan dilakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Seperti yang dikatakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor menilai perbaikan ujian seharusnya dilakukan di tahun ajaran berikutnya. Jadi, siswa yang gagal ujian harus tetap tinggal kelas dan mengulang pelajaran.

“Kalau ujian susulan karena siswa sakit saat ujian nasional, masih tetap bisa. Nah, ujian perbaikan yang enam bulan setelah ujian utama, setelah nilai keluar, sudah tidak ada lagi sekarang. Harus ujian tahun berikutnya. Itu efisiensi,” papar PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fahruddin.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Apendi Arsyad, menambahkan, ujian nasional kini sifatnya hanya untuk pemetaan dan perkembangan anak. Kedepan masuk ke perguruan tinggi tidak mutlak menggunakan hasil UN.

Sehingga meski anak tidak lulus UN, tetap bisa melanjutkan studi, hanya saja sekolahnya dicap tidak mumpuni. “Jadi tidak terlalu berpengaruh, hanya pemetaan saja. Tidak lulus UN tetap bisa diterima.

Setiap PT kan tidak mengharuskan lulus UN. Waktu tidak seberapa, efisiensi jadi terbuang kan,” tandasnya. (Sumber : Jawapos)

Demikianlah informasi tentang kabarnya Pada siswa yang tidak lulus UN tetap bisa kuliah. Bila sistem ini dilakukan akan menurunkan kualitas perguruan tinggi dan kedepan akan semakin banyak siswa yang malas karena kebijakan tersebut. Harusnya pihak penentu kebijakan sekolah yakni kemendikbud dan kebijakan penentu perguruan tinggi yakni kemendikti sama menerapkan tidak ada penentuan nilai belajar siswa dengan sistem remedial.

Karena pembelajaran sekarang mengalami kemunduran yang sangat tajam setiap tahun, hal ini disebabkan karena sistem penilaian mengunakan remedial yang akhirnya membuat malas anak belajar karena ujung-ujungnya diluluskan sesuai KKM. Bila guru tidak memberi nilai sesuai KKM dikatakan kepala sekolah guru tidak bisa ngajar, ini yang membuat idealis guru dihancurkan.

Dan begitu pula bila sekolah bila banyak siswa yang tidak lulus UN juga dianggap sekolah tidak mampu atau mumpuni. Begitu teguran tersebut dilayangkan kesekolah. Dan hal ini menjadi sorotan media/lsm dan dinas pendidikan.

Sistem pendidikan di Indonesia yang sering mengalami perubahan kebijakan inilah yang menjadi korban selalu sekolah yakni kepala sekolah, guru dan siswa.

Dalam pendidikan, sistem remedial lebih baik dihapuskan bagus mengunakan nilai asli seperti sebelum tahun 2000. Dan kelulusan tergantung sekolah tampa ada kiteria minimum. Biarlah sekolah berjalan apa adanya dengan kebijakan dan aturan sekolah tersebut tampa ada campur tangan dari pihak lain diluar sekolah, maka sekolah akan berhasil dan menghasilkan lulusan yang bermartabat dan berkualitas.

Maka oleh sebab itu jangan ada yang protes seperti yang sering muncul dalam berita-berita baik itu orang tua, HAM,lsm, Media maupun DPRD dan dinas pendidikan dan lain-lain. Karena sekarang banyak sekali yang mengaku media dan lsm ini itu yang datang kesekolah mau ketemu kepala sekolah dan tujuannya satu meminta uang bensin. Akhir terjadi pembekakan pengeluaran tak terduga tiap bulannya bagi sekolah untuk mereka kadang habis dana lebih dari satu juta rupiah. Sekolah dulu tidak adanya seperti ini.

Mari kita perbarui sistem pendidikan menjadi bermartabat dan berkualitas lulusan setiap jenjang sekolah dan perguruan tinggi. Semoga info bermanfaat.