GURU TUGAS DIDAERAH TERPENCIL TUNTUT KESEJAHTERAAN

Budilaksono.com....salam inspiratif, Kepada bapak ibu guru PNS dan Honorer semoga diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Pemerintah daerah sering mengumbar janji untuk tunjangan yang besar kepada guru yang mau mengabdi di daerah terpencil. Tetapi janji tinggal janji, setelah guru tersebut mengabdi ternyata yang tunjangan dijanjikan tidak urung diberikan.

Itulah yang akhir membuat guru ogah mengajar di daerah terpencil atau dipedalaman. Seperti yang dituntut oleh puluhan guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil wilayah Kabupaten Sarolangun mengaku belum menerima tunjangan selama 2016.

Ketua Persatuan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Sarolangun, Arios, mengatakan, besarnya tunjangan yang diterima guru daerah terpencil itu bervariasi, sesuai dengan golongan dan gaji pokok masing-masing PNS.

Tuntutan yang diminta oleh guru yang mengajar ditempat terpencil yakni uang tunjangan 1,5 juta tiap bulan pada tahun 2016 yang belum diberikan. “Ini adalah bentuk dikriminasi karena guru honorer dan kontrak daerah sudah menerima semuanya, besarnya sekitar Rp 1,5 juta," ucapnya usai menyampaikan aspirasi ke DPRD Provinsi Jambi, Rabu (28/12).

Para guru PNS masih menunggu kejelasan dari pemerintah sampai akhir tahun. Selain belum menerima tunjangan guru daerah terpencil, dia bersama rekannya sebanyak 40 orang guru PNS juga belum menerima tunjangan sertifikasi.

"Kalau tunjangan sertifikasi guru keluar, tentu tidak menjadi problem bagi kami. Ini sertifikasi tidak keluar, tunjangan guru daerah terpencil juga tidak keluar," tegasnya.

Situasi ini, mengingat tingginya biaya hidup guru-guru PNS di daerah terpencil yang bergantung dengan tunjangan dan sertifikasi itu. "Bayangkan saja, kalau di kota harga gas tiga kilogram itu cuma Rp 20 ribu, di daerah terpencil bisa mencapai Rp 40 ribu. Belum lagi, kebutuhan rumah tangga lainnya, sebab itu, kami harap ada kejelasan tentang ini," ujarnya.

Arios bersama rekannya yang lain sudah menyampaikan keluhan itu ke bupati, gubernur, dan terakhir ia bersama rekannya juga telah menyampaikan keluhan itu ke anggota Komisi X DPR RI. "Sampai saat ini belum ada kejelasan. Kalau alasannya defisit, tentu ada penjelasan. Kapan dicairkan, yang kami butuhkan itu kejelasan," katanya menambahkan.

Menanggapi ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston menjanjikan akan menanyakan persoalan ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Apalagi, menurutnya, tunjangan itu berindikasi pada kualitas pembelajaran yang diterima siswa di daerah terpencil.

"Kita akan tanyakan hal ini ke Disdik. Bagaimana skemanya, sumber dananya, dari mana dan mengapa belum disalurkan. Apakah ini imbas dari peralihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi atau seperti apa. Apalagi, itu kan dana pusat," kata Cornelis.

"Kita semua tentu tidak ingin situasi ini bisa membuat aktivitas pembelajaran di daerah terpencil tidak berjalan lancar," Cornelis menambahkan. (Sumber : Republika)

Demikianlah informasi tentang tuntutan guru yang mengajar didaerah terpencil yang belum mendapat tunjangan 1,5 juta selama tahun 2016. Semoga pemerintah segera menindaklanjuti danjsegera membayar yang menjadi hak guru jangan sampai hal ini dipersulitkan. Semoga info bermanfaat.