GURU HONORER SUDAH TIDAK GAJIAN DUA BULAN INI

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semoga diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas. Peralihan pengellolaan SMA/SMK kepropvinsi maka otomatis guru juga beralih ke provinsi. Imbas Alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten (Pemkab) ke pemerintah provinsi (Pemprov) menulai kendala. Guru dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) SMA/SMK menjadi korban. Mereka terancam tidak gajian selama dua bulan.

Salah satu GTT SMA di Kabupaten Kudus yang enggan disebutkan namanya mengatakan, honor GTT dan PTT yang sebelumnya diberikan Pemkab Kudus per tanggal 15 setiap bulan, kini sudah tidak diterima lagi. Sebagai ganti, mereka akan diberi honor provinsi.

Namun hingga masuk bulan Febuari, honor dari provinsi belum diterima. Sebelumnya, para guru dan pegawai honorer sudah dikumpulkan untuk menerima sosialisasi terkait perubahan pengelolaan SMA/SMK.

Dari sosialisasi ini diinformasikan bahwa honor GTT dan PTT tahun 2017 maksimal hanya bisa diterima 10 kali. Padahal, mereka akan bekerja selama 12 bulan penuh. Honor mereka akan diterima pada setiap akhir bulan mulai Maret mendatang. ”Itu artinya GTT dan PTT harus puasa dalam dua bulan ke depan,” terang guru tersebut.

Persoalan ini sangat menyulitkan GTT dan PTT. Pasalnya, selama bekerja menjadi guru, GTT tetap melaksanakan tugas secara penuh sebagaimana guru PNS lain, padahal gaji yang diterima berbeda

Belum lagi dengan munculnya persoalan baru yang menyulitkan para guru. ”Bagi yang tidak punya usaha di luar, masalah ini tentu mengerikan. Kami harus menanggung beban keluarga tanpa honor sama sekali,” terangnya.

Sebagai jalan keluar, kepala sekolah sebagai atasan mereka hanya menawarkan untuk bertahan atau mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Jika bertahan, GTT dan PTT harus siap kehilangan gaji dua bulan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahrga (Disdikpora) Kabupaten Kudus Joko Susilo menyampaikan, sejak diambil alih oleh provinsi, Pemkab tidak bisa menganggarkan gaji untuk para GTT dan PTT di lingkungan SMA/SMK. Kebijakan terkait gaji sepenuhnya diatur oleh Pemprov Jateng.

Di Kota Semarang, ada beberapa sekolah yang lebih dulu memberikan gaji talangan Januari pada pegawai non-PNS tersebut. Guru honorer di Kota Semarang mengakui semenjak kebijakan peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK, gaji belum diterima.

Menurut guru honorer di SMA 3 Kota Semarang, Utami, sekolah mengambil kebijakan yang sangat berani untuk membantu nasib mereka. Sekolah memilih mengeluarkan dana untuk membantu meringankan beban para guru wiyata bakti. Kondisi ini sedikit banyak membantu para guru honorer supaya bebannya tak semakin berat. Meski demikian dia sangat berharap Pemprov segera turun memberikan perhatian untuk mereka.

Sementara menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng telah menyelesaikan finalisasi data pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS (honorer) SMA/SMK pada Jumat (3/2). Data final itu akan diajukan pada gubernur sebagai salah satu dasar pertimbangan penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) soal gaji pegawai honorer limpahan dari kabupaten/kota.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo mengakui proses pendataan masih terus dilakukan untuk mendukung pemberian honor untuk wiyata bakti.

Dia mengemukakan muncul penghitungan yang sangat teliti dalam persoalan ini. Alasannya supaya jangan sampai terdapat guru wiyata yang tak tercantum di dalam bank data sehingga akhirnya tidak menerima penggajian.

Untuk itu perhitungan harus dilaksanakan cermat. Tanpa hal semacam itu dikhawatirkan terdapat guru yang akhirnya tidak menerima honor. Kalau hal semacam ini muncul maka yang terjadi adalah kecemburuan. Bisa berakibat iklim tidak baik di dunia pendidikan. Gatot mengemukakan bila pendataan sudah memasuki tahap final secepatnya anggaran untuk honorer cair.

Gubernur Ganjar Pranowo memperoleh laporan finalisasi tersebut pada Sabtu (4/2). Namun laporan lisan maupun data secara fisik, Kepala Disdikbud belum memberikan laporan.

”Finalisasi data baru selesai hari Jumat tanggal 3 Februari 2017. Insyaallah minggu depan (pekan ini), dalem matur Bapak,” begitu pesan singkat dari Gatot Bambang Hastowo kepada Ganjar dan diteruskan ke para wartawan, Sabtu (4/2).

Ganjar menjelaskan memang ada beberapa persoalan yang bersifat administratif yang pada pekan kemarin belum terselesaikan.

Di antaranya perihal surat pengangkatan honorer maupun nomor rekening transfer gaji. Soal pengangkatan, ada yang diangkat oleh dinas pendidikan kabupaten/ kota dan ada juga yang diangkat oleh sekolah.

Saat ditanya perihal kapan target pergub ditandatangani, agar guru honorer tak menunggu terlalu lama, Ganjar tidak menjawab secara pasti. ”Segera. Tapi jika ada guru yang merasa menunggu kelamaan, silakan lapor. Agar saya tahu problemnya apa,” katanya.

Ganjar mencontohkan laporan dari SMA Pejagoan Kebumen. Dalam laporan disebutkan pendidik belum menerima gaji bulan Januari 2017 karena terlambat mengajukan SPP ke Disdikbud jateng.

Gaji akan dirapel pada bulan Februari. Sementara perihal gaji guru PNS bulan Februari, Ganjar meminta segera melaporkan jika ada yang belum beres.

Sebelumnya, pada Rabu (1/1), Gatot mengatakan guru dan pegawai honorer SMA/SMK tak akan menerima gaji dari Pemprov sebelum diterbitkan Pergub. Jumlah guru tidak tetap 7.768 orang dan pegawai tidak tetap 7.550 orang belum menerima gaji dari pemerintah semenjak Januari 2017.

Mengenai keterlambatan gaji itu, Gatot mengatakan butuh waktu untuk pendataan jumlah guru PNS maupun non-PNS. Termasuk latar belakang pendidikan dan bidang kerjanya. Lantaran hal itu menjadi patokan pemberian gaji.

Saat ditanya mengenai nominal gaji honorer, Gatot belum bisa memastikan. Alasannya, keputusan final ada di gubernur melalui Pergub. Meskipun saat ini telah dilakukan kajian mengenai nominal gaji dan tambahan penghasilan. Sesuai pembahasan, gaji yang akan diterima guru tidak tetap sebesar UMK + 10% dari UMK. UMK yang dimaksud adalah UMK yang berlaku di kabupaten/kota tempat mengajar.

Guru kategori ini harus memenuhi syarat latar belakang pendidikan linier dengan mata pelajaran yang diampu. Mereka juga harus mengajar minimal 24 jam/pekan. Bagi guru yang tak memenuhi dua syarat itu maka memperoleh pendapatan per jam mengajar.

Nominal per jam, UMK kabupaten/ kota dibagi 24. Misal, si Abekerja di Kota Semarang. Maka UMK Kota Semarang Rp 2.125.000 dibagi 24 (jam) dan hasilnya Rp 88.541. Nominal itu dihitung sebagai gaji per jam.

Untuk pegawai tidak tetap yang memenuhi syarat kualifikasi akan memperoleh gaji minimal UMK. Bagi yang tidak memenuhi, sudah disiapkan formulasi tersendiri disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemprov Jateng. ”Saya tidak hafal detil, tapi sudah ada formulanya. Tapi angka-angka itu sifatnya sementara. Menunggu persetujuan gubernur,” ujar Gatot. (Sumber : Suaramerdeka)

Demikanlah informasi tentang Belum dapat gajian honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Jateng. Semoga janji pemerintah akan membayarkan pada akhir maret terwujud. Semoga info bermanfaat.