DANA RUTIN PEMPROV BELUM ADA MAKA SEBAGIAN BESAR SEKOLAH PUNGUT SPP

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru bahwa peralihan sekolah dari pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi menyisakan permasalahan yang timbul. Paling utama sekolah belum adanya kebijakan permprov hal bantuan dana untuk oerasional di sekolah-sekolah seperti yang dulu dilakukan oleh pemda dengan adanya dana rutin untuk sekolah.

Maka dengan itu sekolah masih membutuhkan sumbangan dari dar wali murid yang dikenal Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP). SPP masih diberlakukan di sebagian besar SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Sebagian besar pemda lepas tangan dan tidak membantu lagi sekolah yang diambil alih ke provinsi. Sehingga sekolah tetap langgengkan SPP untuk mendukung kegiatan sekolah, menjadi salah satu alasan keberadaannya tetap ada. Karena sekarang ini dukungan masyarakat dalam bentuk SPP masih dibutuhkan. Pemberian bantuan tidak harus berupa uang, tetapi dapat pula dalam bentuk yang lain, seperti gagasan dan pemikiran dalam memajukan sekolah.

Seperti beberapa pemda di Jawa, sebenarnya masih mesubsidi dana untuk SMA/SMK. ini adalah langkah yangperlu dapat apresiasi bila pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran bantuan ke sekolah karena biaya operasional pada SMA/SMK termasuk cukup tinggi.

Masih banyak pemda tertutama di luar Jawa sampai sejauh ini belum mampu untuk merealisasikan. Penyebabnya yakni pendapatan dan kondisi keuangan pemerintah daerah kecil yang tidak cukup untuk mmberikan bantuan atau dana tak memungkinkan.

Sebagaimana dalam laman suaramerdeka.com, sementara Kepala SMA 4 Purwokerto, Arif Priadi, menilai adanya pemberlakuan SPP bagi peserta didik, bukan sesuatu yang baru bagi SMA/SMK di Kabupaten Banyumas. Pasalnya sejauh ini jenjang SMA/SMK masih diperbolehkan menerima SPP dari siswa.

Menurut dia, adanya SPP tersebut terjadi lantaran pemerintah belum mampu mengalokasikan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional sekolah. Apalagi selama ini kebutuhan operasional SMA/SMK cukup besar. Maka dari itu, keberadaan SPP masih dibutuhkan sekolah.

Meski demikian, diakui saat ini ada sejumlah kabupaten/kota yang telah mengalokasikan anggaran dana bantuan bagi sekolah, sehingga konsekuensinya sekolah tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk menarik SPP dari siswa.

Di Kabupaten Banyumas, kata dia, sebenarnya pemerintah daerah setempat sempat menggagas akan mengalokasikan dana bantuan bagi SMA/SMK. Namun setelah dihitung, ternyata kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, sehingga keberadaan SPP masih diberlakukan.

Dalam merancang besaran SPP, terang dia, sekolah tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan komite sekolah yang merupakan representasi dari orang tua siswa. ”Yang tahu tentang kebutuhan sekolah adalah pihak sekolah, sehingga sekolah yang menyusun. Kemudian diajukan ke komite untuk dirundingkan bersama,” tandasnya. Kapan dana bantuan propinsi untuk operasional ke sekolah-sekolah? Semoga info ini bermanfaat.