SD DAN SMP PENERIMA BOS TIDAK BOLEH SEWENANG-WENANG LAKUNGAN PUNGUTAN

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semoga diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Sesditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Thamrin Kasman mengatakan, sekolah diberikan kewenangan menggunakan biaya ideal atau faktual.

Kalau ingin pendidikan ideal bisa menggunakan biaya ideal. Artinya, ada penggalanan dana masyarakat sesuai Permendikbu 75/2016 tentang Komite Sekolah (KS).

Sedangkan yang ingin tetap menggunakan biaya faktual hanya bisa mengelola dana BOS. "Meski menggunakan biaya faktual tapi ingin ideal, bisa juga dengan menggalang dana masyarakat," kata Thamrin.

Menurut Thamrin mengatakan, ada dua kategori sekolah, yaitu penerima BOS dan yang tidak menerima BOS. Sekolah penerima BOS tidak boleh sewenang-wenang menentukan pungutan. Sebab, ada 13 poin pembiayaan di sekolah yang bisa menggunakan dana BOS.

"Di poin ke-13 terbuka kesempatan bagi sekolah meminta pungutan. Sebab poin ke-13 itu merupakan kebutuhan lain sekolah yang tidak bisa didanai BOS karena sudah digunakan untuk membiayai 12 poin lain," jelasnya.

Thamrin menambahkan, aturan mengenai Pungutan Pendidikan saat ini baru mengatur untuk SD dan SMP (pendidikan dasar). Untuk SMA dan SMK, peraturannya masih digodok.

Ketentuan mengenai Pungutan Pendidikan yang dilakukan sekolah (bukan Komite Sekolah) di tingkat pendidikan dasar diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Staf ahli Mendikbud Bidang Regulasi Chatarina Muliana Girsang menegaskan, Permendikbud tentang Komite Sekolah maupun Permendikbud tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar tidak untuk membebani orang tua/wali yang tidak mampu.

“Sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orang tua, karena sifatnya suka rela. Ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, itu jatuhnya jadi pungutan. Dalam menentukan pungutan pun, sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa,” paparnya. (Sumber : jawapos)

Demikanlah informasi tentang SD dan SMP yang menerima dana BOS tak boleh melakukan pungutan lagi kepada wali murid. Apabila dilakukan harus bentuknya sumbangan sukarela artinya jangan disamakan seluruh wali murid tak mampu dengan yang mampu dalam pembayar komite sekolah. Semoga info bermanfaat.