IMBAS PENGALIHAN SMK/SMA SEDERAJAT BERATKAN WALI MURID

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semoga diberikan kemudahan beraktivitas. Pengalihan pengelolaan SMA/SMK sederajat memberatkan orang tua siswa. Itulah salah satu permasalahan pengalihan dari pemkab/pemko ke pemerintah provinsi.

Pada tahun 2019 Pemerintahan Provinsi berkerjasama dengan Pemda/Pemkot menerapkan Program Sekolah Gratis (PSG) dengan sistem urunan terancam tak lagi diterapkan. Tahun 2016 misalnya, PSG dianggarkan Rp 125 Miliar.

Pada tahun 2017 dianggarkan Rp 311 Miliar. Murni dana yang dianggarkan dari APBD Provinsi. Bukan dana sharing Provinsi dan kabupaten/kota.

Kalkulasi pemerintah provinsi, anggaran 2017 itu tak akan mencukupi untuk menggratiskan seluruh pelajar yang bersekolah di 832 SMA/SMK se-Sumsel. Belum lagi, di dalamnya sudah termasuk anggaran gaji guru.

Kondisi ini membuat kekhawatiran sejumlah wali murid. Sebab, hingga sekarang pemprov belum memberi kejelasan apakah SMA/SMK nanti tetap digratiskan atau tidak. Terpenting pemerintah tetap terapkan PSG dan kami harapkan sekolah gratis jangan sampai di-stop. Begitulah yang disampaikan oleh orang tua salah seorang siswa SMAN 1 Muara Enim, kemarin.

Lanjutnya, saat ini tidak ada pembayaran SPP dan pungutan iuran apapun di sekolah anaknya. Kalau ada, tidak dipaksakan dan sudah berdasarkan kesepakatan wali siswa dan sekolah. PSG sangat membantu. Dengan PSG, orang tua hanya beli sepatu dan seragam siswa di koperasi sekolah. Dan bila mau ujian sekolah misalnya ada tryout atau jam tambahan juga tidak ada biaya

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, Drs Widodo Mpd mengkaji ada perubahan dalam program sekolah gratis pasca pengambil alihan SMA/SMK. "Siswa yang mampu nanti bayar. Sedang yang tidak mampu gratis. Jadi ada semacam sistem subsidi. Ini lagi tahap pengusulan dengan gubernur."

Disdik menambahkan sekolah wajib menerima siswa tidak mampu dengan kuota sesuai ketetapan. Kondisi sekarang, tidak mungkin lagi juga pemerintah menanggung seluruhnya. Untuk menjamin itu, akan ada semacam kartu khusus bagi pelajar tidak mampu. "Tetapi memang kondisinya, kemungkinan bakal ramai-ramai mengaku tidak mampu. Nah, perlu dicari cara memisahkan itu," tuturnya.(Sumber :Jawapos)

Demikianlah informasi tentang imbas pengalihan SMK/SMA sederajat beratkan wali murid. Semoga info bermanfaat.