ALHAMDULILLAH GURU HONORER SMA/SMK DAPATKAN ALOKASI TPG 2017

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semoga diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi termasuk guru, maka pemerintah tidak serta merta membuat guru non-PNS diberhentikan. Semua guru baik PNS dan Non PNS juga diserahkan ke Provinasi. Demikian yang disampaikan oleh Dikdasmen Hamid Muhammad.

Hamid mengatakan pemerintah provinsi dapat melakukan penghitungan ulang jumlah guru non-PNS di daerah masing-masing. Sehingga bisa ditentukan kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji. Juga untuk mengetahui daerah mana saja yang kekurangan guru.

Sementara itu, Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, para guru tidak perlu khawatir nasib guru SMK/SMA non PNS karena akan dapat TPG

Sumarna menjelaskan gajinya guru PNS sudah dialihkan dari dana alokasi umum (DAU) kabupaten/kota ke provinsi. Dan TPG non PNS pada tahun 2017 ini juga sudah dialokasikan. Dana ini sudah adan di Kemendikbud. Alokasi dana guru non PNS Rp. 1,4 Triliun untuk 61 ribu orang.

Sedangkan masalah gaji guru honorer SMA dan SMK sebaiknya dikoordinasikan lagi. Sebab selama ini kebanyakan guru honorer itu direkrut oleh pihak sekolah sendiri. Pemerintah provinsi selaku pengelola SMA dan SMK berhak untuk mengetahui rekam jejak rekrutmen guru di SMA dan SMK. Apakah benar-benar dilakukan karena sekolah mengalami kekurangan guru.

Inilah Alokasi TPG 2017 disiapkan oleh Kemendikbud :

Guru PNS :

SMA : 146.440 orang (Rp 6,356 triliun)

SMK : 82.734 orang (Rp 3,590 triliun)

(mekanisme melalui dana transfer daerah)

Guru Non PNS:

SMA : 27.051 orang (Rp 621 miliar)

SMK : 34.432 orang (Rp 791 miliar)

(mekanisme dari Kemendikbud ke guru)

Sumber : Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud

Pada tempat terpisah, sebagaimana dalam laman jawapos Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, meski pengalihan urusan SMA dan SMK dilakukan untuk kelembagaan negara, namun bukan berarti nasib guru honorer non-PNS yang direkrut kabupaten/kota dibiarkan.

Status guru honorer juga bisa ikut dialihkan ke pemerintah provinsi dan sepanjang dibutuhkan. Bila pemerintah provinsi tidak mampu membayar maka pemerintah kabupaten/kota diperbolehkan memberi bantuan pembiayaan melalui anggaran program dan kegiatan.

Hal ini sesuai dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) 109 tahun 2016, sebagai pengganti Permendagri 31 tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. “Ditambah juga dengan perintah Mendagri melalui Radiogram tanggal 30 Desember 2016 ke pemerintah provinsi,” imbuhnya.

Demikianlah informasi tentang alokasi TPG 2017 bagi guru Honorer SMA/SMK. Semoga informasi ini menjadi kabar yang baik bagi seluruh guru baik honorer. Semoga info bermanfaat.