SOSIALISASI/DISKUSI PERPRES PUNGLI KEPADA KEPSEK SMP/SMA/SMK MENAKJUBKAN

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semoga diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tebo mengadakan sosialisasi daan diskusi dengan penerapan Perpres RI nomor 87 tahun 2016 tentang pungli. Dalam kegiatan sosialisasi ini mengundang seluruh SMP dan SMA/SMK di Kabupaten tebo.

Pelaksanaan kegiatan ini pada Selasa, 20 Desember 2016 di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tebo. Diskusi ini di ikuti oleh sekolah Negeri dan Swasta yang terdiri dari lebih 50 kepala sekolah SMP atau mewakili dan 30 SMA/SMK. Selain itu juga dihadiri oleh pengawas maupun UPTD.

Sosialisasi dan diskusi ini dibuka langsung oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zulkifli yang didampingi oleh sekdis Triyana. Pada sosialisasi ini menggudang pembicara dari Polres Tebo dan departemen Pengadilan.

“Tujuan dilakukan sosialisasi ini agar bapak ibu kepala sekola, pengawas dan UPTD seluruh Kabupaten Tebo agar mengetahui apa itu pungli/ pungutan liar serta dalam melakukan kegiatan atau tindakan harus dimusyawarahkan dengan berpedoman pada rambu-rambu pp nomer 87 tahun 2016,”terangnya

Selanjutnya setalah pembukaan langsung pembicara pertama dari Polres Tebo atau mewakili tentang sosialisasi penerapan Perpres No.87 tahun 2016 di Institusi Pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang menerima masukan dan tangggapan.

Pembicara kedua dari departemen Pengadilan mengatakan, arti pungli beda tipis dengan tidak pungli. Bahwa pungli yang dilakukan oleh institusi sangat berkaitan dengan pengadilan bila sekolah sudah kena ranah hukum.

Selama ini banyak masyarakat salah menafsir pungli. Bahwa adanya pungutan disekolah itu adalah pungli itu pengertian yang salah kaprah harus diluruskan.

“Pungutan disekolah baik itu Komite dan pungutan lain yang sudah disepakati oleh dua belah pihak atau dikomunikasikan atau dirapatkan itu bukan termasuk pungli, “Jelasnya pembicara dari Pengadilan Tebo

Maka hati-hati pihak sekolah dalam menggunakan uang negara. Tetapi dalam kehati-hatian juga berlebihan yakni melarang siswa membawa buku pedoman siswa untuk dibawa kerumah untuk dipelajari serta mengerjakan PR. Bagaimana siswa akan belajar bila buku tidak punya.

Pembicara dari Pengadilan Tebo menambahkan bagi sekolah yang menerima grafiti/sumbangan dari pihak kedua atau orang lain lebih dari Rp. 500.000 wajib melaporkan kepada pengadilan.(Sumber : Juragan Kuncimedia)

Demikianlah informasi tentang sosialisasi PP pungli di institusi Pendidikan Kabuapten Tebo. Semoga dengan pemaparan yang dijelaskan oleh pembicara baik dari Polres dan Pengadilan memberikan pencerahan kepada kepala sekolah SMP,SMA dan SMK. Semoga info bermanfaat.