REVISI UU ASN BERPIHAK PADA HONORER DAN PEMERINTAH DILARANG MELAKUKAN PENGADAAN TENAGA HONORER

Budilaksono.com...Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga pendidikan semoga diberikan kemudahan dalam beraktivitas.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan usul inisiasi untuk merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Arif Wibowo menyebut revisi ini adalah kabar gembira bagi pegawai honorer.

Menurut Arif Wibowo mengatakan, poin terpenting perubahan ini adalah, pertama, untuk menyelesaikan urusan tenaga honorer, PTT (pegawai tidak tetap), harian lepas, dan lain sebagainya. Pegawai yang bekerja di instansi pemerintah yang di atas 5 tahun yang statusnya tidak jelas diharapkan problem tersebut selesai.

Pengaturan mengenai PNS sebelumnya mengacu pada UU Pokok Kepegawaian No 43 Tahun 1999. Kemudian aparatur sipil negara diatur lebih spesifik dalam UU ASN No 5 Tahun 2014.

Dan menurut Ketua Pegawai Honorer Kategori II (K2) Titi Purwaningsih, harapannya agaknya terjawab dalam revisi UU ASN oleh DPR RI bulan Desember 2016. Sebagaimana draf revisi UU ASN yang diterima oleh Detik.com, nantinya pemerintah tidak boleh melakukan pengadaan tenaga honorer, ptt, pegawai tetap non-pns dan tenaga kontrak

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo pun mengamini hal tersebut. Permasalahan tenaga honorer harus secepatnya diselesaikan dengan diangkat menjadi PNS. Dengan diselesaikannya masalah itu nanti ke depan tak ada lagi honorer, yang ada PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dalam draf revisi UU ASN sebagaimana diperoleh dalam laman detik.com, memang tak disebutkan secara rinci soal mekanisme tes. Di situ hanya disebutkan bahwa pemerintah harus mengangkat pegawai honorer jadi PNS dalam Pasal 131A dan pasal 135A.

Inilah Draf Revisi UU ASN Desember 2016 oleh DPR RI :

Pasal 131A

Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.
Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian.
Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.
Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.
Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS.

Pasal 135A

Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A ayat (1) dimulai 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. (Sumber : detik.com)

Demikianlah informasi tentang darf revisi UU ASN untuk meningkatkan status Honorer dan pemerintah dilarang mengangkat honorer lagi. Semoga darf ini disetujui oleh semua komisi DPR RI yang mengodok UU ASN ini. Semoga revisi UU ASN berpihak kepada honorer. Semoga info bermanfaat.

6 komentar

Pemerhati Sejarah Bojonegoro

6 Februari 2017 pukul 03.48

Semoga draft revisi ini di setujui, sebelumnya saya mohon penjelasannya sama admin. Untuk draft pasal 131A tentang honorer yg diangkat sebelum atau tanggal 15 januari 2014. Apa maksudnya. Honorer yang telah bekerja sebelum tanggal itu otomatis pasti diangkat menjadi pns? Terima kasih. Mohon admin atau siapa saja bisa menjelaskannya

MTs MA'ARIF TIENG

24 Februari 2017 pukul 23.39

UU ASN itu berlaku untuk siapa? apakah hanya teruntuk guru honorer yang bekerja di sekolah negeri saja atau swasta juga mendapatkan berita luar biasa ini???? terus apakah guru yang bekerja sebagai guru honorer di Sekolah/madrasah swasta di bawah naungan Kemenag juga masuk dalam kategori UU ASN tersebut???