DPR SETUJUI PEMERINTAH MENGADAKAN MONITORIUM UN

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semogo diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Mendikbud mengadakan rapat kerja bersama dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) membahas rencana moratorium Ujian Nasional (UN). Raker yang digelar di Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I Jakarta tersebut dipimpin Teuku Riefky Harsya, dan dimulai pukul 15.15 WIB.

Mendikbud menyampaikan rencana pemerintah melalukan monitorium UN pada tahun 2017 mendatang untuk mendorong pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai metode evaluasi capaian belajar siswa menggantikan UN.

Pada tahun 2017 mendatang, Kemendikbud mendorong terlaksananya USBN yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan/sekolah dengan mengacu pada standar nasional. Kelulusan siswa akan ditentukan oleh tiap-tiap sekolah dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

Moratorium UN, menurut Mendikbud, merupakan langkah pemerintah dalam melaksanakan Nawa Cita. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji untuk melakukan evaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya UN.

Menjawab kekhawatiran yang timbul di masyarakat terkait standar mutu pendidikan nasional, Mendikbud menyampaikan bahwa standar nasional pendidikan tetap dilaksanakan, tetapi kewenangannya didesentralisasikan ke daerah sesuai dengan amanat undang-undang.

"Nantinya pelaksanaan USBN akan lebih memberdayakan guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)," kata Muhadjir.

Hampir semua anggota Komisi X yang hadir dalam raker tersebut menyetujui rencana moratorium UN. Sejumlah anggota legislatif tersebut lebih menyoroti kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam masa transisi moratorium UN dan masalah anggaran yang sudah dialokasikan untuk UN.

Anggota Komisi X Wayan Koster setuju dengan moratorium UN, karena menggunakan UN sebagai penentu kelulusan melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di ingatkannya, Pemerintah untuk menyusun sistem evaluasi yang berjenjang.

Demikianlah informasi tentang DPR menyetujui pemerintah mengadakan monitorium UN yang akan dimulai pada tahun 2017. Semoga dengan monitorium UN juga dilakukan monitorium Remedial. Karena dengan sistem remedial setiap ujian dilakukan akan menyebabkan siswa malas belajar. Ini terbukti di setiap sekolah dengan adanya remedial siswa tidak berusaha untuk memperbaiki karena ujung-ujung juga diluluskan KKM. Maka kami kami setuju bila UN hanya Mapel tertentu dihapuskan. Dan Saya lebih setuju bila sistemnya seperti dulu yakni Ebtanas dan Ebta. Semoga info bermanfaat.