RIBUAN GURU HONORER KEHILANGAN INTENSIFNYA SELAMA TAHUN 2017

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semoga diberikan kemudahan beraktivias. Dengan adanya peralihan SMA/SMK ke Provinsi membawa pengaruh yang besar pada sekolah maupun pendidik. Dulu sewaktu masih menjadi hak dari Kabupaten/Kota maka setiap pemerintah daerah yang mampu atau pendapatan daerah tinggi pasati akan mempengaruhi perkembangan pendidikan termasuk kesejahteraan guru. Seperti di Kota Surabaya dan kota Cirebon.

Banyak guru resah baik PNS maupun Honorer. Seperti di kota Cirebon dimana honorer baik negeri dan swasta mendapat bantuan kesejahteraan dari pemkot. Untuk guru swasta mendapat intensif dari pemkot sebesar 300.000 per bulan.

Dengan peralihan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kota dan kabupaten ke provinsi membuat para honorer di sekolah swasta terancam kehilangan pendapatan dari insentif pemerintah. Insentif itu hilang mulai tahun 2017, karena sudah tidak dianggarkan di APBD Kota Cirebon.

Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta (FTHSS) Kota Cirebon, Dede Permana kepada Radar, kebijakan ini akan berimbas ke sekolah swasta termasuk gurunya.

Menurut Dede mengatakan, ada ketimpangan dalam kebijakan alih status ini. Tenaga honorer di sekolah negeri, mendapat anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan honorer di sekolah swasta malah tidak dianggarkan di APBD provinsi.

Jumlah tenaga honorer di sekolah swasta untuk SMA sebanyak 170 orang dengan rincian tenaga guru sebanyak 127 orang, tenaga tata usaha 43 orang. Sedangkan tenaga honorer SMK swasta sebanyak 281 orang dengan rincian guru sebanyak 229 orang dan tenaga TU 52 orang.

Dede mendesak disdik untuk membantu memfasilitasi ke pemerintah provinsi. Jangan sampai, ketika peralihan ini diberlakukan tenaga honorer di sekolah swasta kehilangan penghasilan.

Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kota Cirebon Dra Hj Sri Wahyuning Hadi MSi mengatakan, selama ini hanya sekitar 800 lebih guru dan pegawai tata usaha non PNS tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK swasta di Kota Cirebon, yang mendapatkan insentif Rp 300 ribu perbulan dari APBD Kota Cirebon.

Dengan peralihan status SMA/SMK dibawah pengelolaan Provinsi Jawa Barat, insentif dari APBD Kota Cirebon tidak lagi bisa diberikan sejak Oktober 2016 baik untuk guru maupun tata usaha non PNS di SMA/SMK negeri dan swasta. “Disdik sudah memperjuangkan di setiap rapat dengan provinsi. Namun, hasilnya tetap sama,” katanya

Provinsi Jawa Barat belum bisa memberikan insentif untuk guru non PNS di SMA/SMK negeri maupun swasta sampai tahun anggaran 2017 ini berakhir. Insentif baru diberikan pada awal tahun 2018.

Disdik juga sudah mengusulkan 1.239 guru maupun tata usaha non PNS di sekolah negeri dan swasta, agar mendapatkan insentif dan masuk pendataan Provinsi Jawa Barat. Harapannya, saat provinsi memberikan honor atau uang insentif, data tersebut seluruhnya masuk semua. (Sumber : Jawapos).

Demikianlah informasi tentang hilang intensif guru dan TU dari pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi guru semua.