PERALIHAN SMA/SMK KE PEMPROV MASIH MENYISAKAN TANYA

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga pendidikan semoga diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Setiap kebijakan pastinya tidak akan lancar dan pasti ada pihak yang dirugikan maupun di untungkan. Kami sebagai guru sebagai ajang uji coba setiap kebijakan yang selalu berubah-ubah setiap pergantian menteri.

Kapan kebijakan pemerintah bisa menyesejahterakan guru? Belum ada sampai saat ini. Karena walau ada sertifikasi hanya pada sebagian guru saja tidak seluruh guru yang mendapatkanya. Dan untuk mendapatkan sertifikasi haruslah menggunakan pesyaratan sangat sulit dan rumit.

Alangkah indahnya bila sertifikasi diberikan kepada semua guru dengan pola bertingkat sesuai dengan lama pengabdiannya. Mungkin ini lebih menyesejahterakan guru. Karena beban guru sudah berat jangan diberikan beban ini dan itu sehingga mengurangi waktu guru mengajar dikelas

Uji coba yang terbaru akan dilakukan lima hari sekolah dan jam guru mengajar harus 8 jam sehari. Apakah mampu berjalan langkah ini?. Kebijakan pemerintah yang masih pro kontra yang tetap dijalankan yakni peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov.

Sebagaimana dalam laman Jawapos, Peralihan pengelolaan SMA/SMK ke pemprov Jatim membuat realisasi penambahan sekolah-sekolah tersebut di sejumlah kecamatan di Surabaya gagal total. Dimana segala fasilitas dan anggaran sudah disiapkan. Oleh sebab itu pemkot akan mengubah pembangunan gedung yang sudah jadi untuk SMA/SMK akhir dialihkan menjadi SMP.

Saat ini jumlah SMA/SMK negeri di Surabaya masih terbilang minim. Dengan total penduduk sebanyak 3 juta, pemkot hanya memiliki 22 SMA dan 10 SMK negeri. Pada tahun ini 10 sekolah baru sudah dibangun. Perinciannya, 7 SMP, 1 SMA, dan 2 SMK.

Namun, sejak terjadi peralihan kewenangan, rencana itu dialihkan menjadi pendirian SMP. Misalnya, rencana mendirikan SMK di Balasklumprik. Pada 2015 pemkot sudah membangun gedung baru di Jalan Wiyung Pratama. Lokasi gedung baru tersebut kurang dari 200 meter dari SMPN 34 Surabaya. Sejak peralihan kewenangan itu, gedung tersebut diproyeksikan sebagai SMP.

Setelah yang mengelola adalah pemprov, Agus Iman Sonhaji Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya,menuturkan bahwa pemkot tidak memiliki kewenangan untuk mengelola SMA/SMK negeri lagi. ''Kan sudah diserahkan ke sana (pemprov, Red). Ya biarkan sana saja. Nanti kalau kami (pemkot) ikut ngurusi, nanti dibilang anak sendiri nggak diurus malah ngurusi anak orang,'' ujarnya.

Sementara itu, peralihan SMA/SMK ke pemprov juga masih menyisakan tanya. Terutama terkait dengan kelangsungan pendidikan gratis yang sudah diterapkan di Surabaya. Sebab, dengan alokasi anggaran SMA/SMK di APBD Jatim 2017 yang minim, 122.698 siswa SMA/SMK Surabaya terancam tidak bisa menikmati pendidikan gratis tahun depan.

Anggota Banggar DPRD Jatim Malik Effendi terhait dengan hal ini, pada sharing anggaran tersebut telah diatur pada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota bisa memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. ''Memang belum pernah ada pemerintah daerah yang membantu provinsi. Tapi, ini menjadi cara agar pendidikan di Surabaya tetap bisa gratis,'' ungkap anggota komisi D DPRD Surabaya tersebut. (Sumber : Jawapos)

Dengan peralihan SMA/SMK ke provinsi juga mempengaruhi kepada guru PNS. Seperti bila mau mengajukan naik pangkat harus dikirim ke Provinsi. Karena banyak teman guru yang mengajukan naik pangkat dan berkala bulan November 2016 untuk periode tahun 2017 ditolak oleh pemerintah daerah dan harus dikirim ke Provinsi. Bila pemprov tidak mempunyai perwakilan di daerah ini akan menyebabkan guru banyak yang mengalami kendala naik pangkat dan pengajuan hal lain.

Dan bila tetap mengantar bahan pengajuan ke Pemprov maka akan meninggal waktu mengajar minimal 2 hari atau lebih itu bila lancar direspon dari dari pemprov. Bagaimana dengan wilayah yang jauh seperti di luar Jawa?. Bila bahan kurang lengkap maka harus pulang lagi ke tempat tugas untuk melengkapi lagi. Bisa jadi untuk naik pangkat saja berat untuk diongkos. Itu yang terjadi bila pemprov tidak memiliki perwakilan di daerah untuk menjembatani para guru baik PNS maupun non PNS.