TATA CARA/ALUR MENGAJUKAN KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS (KPO) PNS BERLAKU MULAI TAHUN 2017

Budilaksono.com....Salam Inspiratif,kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan serta PNS lainnya semoga diberikan kemudahan dalam beraktivitas.

Informasi ini datan dari Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan meresmikan pelaksanaan Program Kebijakan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) di 5 (lima) instansi daerah, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur dan 2 (dua) instansi pusat yang diwakili oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Ketujuh institusi pusat dan daerah ini merupakan bagian dari pilot project BKN dalam implementasi KPO yang sebelumnya diuji coba pada 3 (tiga) provinsi, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Rencana selanjutnya program ini akan diterapkan secara nasional.

Pilot project KPO merupakan bentuk komitmen BKN dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian ASN yang terintegrasi dan memangkas alur layanan kepegawaian.

Inilah alur kenaikan Pangkat secara Otomatis (KPO) dilakukan dua langkah sebagai berikuti :

Pada Instansi masing-masing :

PNS lakukan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) ke instansi
Kemudian Instansi Mengirim Usulan KP melalui SAPK.
Kemudian menyerahkan/mengunggah surat pengantar dan SKP.

Pada BKN :

Layanan Kepegawaian Terpadu :

Setelah pengiriman usulan KP melalui SAPK oleh instansi akan masuk pada layanan kepegawaian terpadu, maka dilakukan Pengecekan data pada inbox PPI KPO.
Pengecekan surat pengantar.
Mengirim data Acc Ke Tim Teknis KP

Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan :

Mengecek SKP.
Jika Acc dibuat NP KP untuk di cetak dan akan dikirim melalui aplikasi SAPK ke instansi masing-masing
Jika TMS/BTL maka berkas yang dikirim melalui aplikasi SAPK maka dokumen dikembalikan ke instansi masing-masing.

Kembali Ke Instansi :

Penomoran dan pencetakan SK KP
kemudian diserahkan kepada PNS yang mengajukan KPO

Berlakunya KPO akan mempermudah setiap PNS dalam mengajukan usulan kenaikan pangkat (UKP) reguler dan pensiun, tanpa perlu mengurus beragam persyaratan dokumen (less paper), sehingga dari awal proses pengusulan hingga penetapan dapat berjalan dengan singkat.

Implementasi KPO tidak terlepas dari peran dan komitmen setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi untuk melakukan rekonsiliasi data PNS di instansinya masing-masing melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dimiliki BKN.

Setiap program kebijakan layanan kepegawaian yang dirancang oleh BKN sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian Indonesia, tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari PPK instansi, baik pusat dan daerah. Dan KPO juga diarahkan melalui layanan kepegawaian terpadu BKN. Dengan layanan ini makan akan mencegah terjadinya pungli.

Demikianlah informasi tentang peresmian dan implementasi KPO untuk mempermudah PNS dalam memperoleh haknya. Implementasi KPO akan diterapkan pada tahun 2017 di tujuh pilot project BKN seluruh Indonesia. Semoga dengan langkah ini akan mempermudah PNS dalam naik pangkatdan pensiun. Semoga info ini menjadi angin segar seluruh PNS.

1 komentar:

Unknown

2 Februari 2019 pukul 22.40

Jika terjadi usul kenaikan pangkat dan telah terbit nota persetujuan teknis dari BKN Regional, dan tinggal penomoran dan pencetakan SK KP namun oleh pengelolan kepegawaian daerah tidak meneribitkan SK tersebut dengan alasan telah pindah kepegawaian (misalnya pegawai daerah menjadi pegawai pusat), maka langkah apa yg harus ditempuh ???