WALI MURID KUWATIR SETELAH SMA/SMK DIALIHKAN KE PROVINSI TERJADI PUTUS SEKOLAH

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan, Kewenagan SMK/SMA sudah resmi menjadi di kelola oleh Provinsi. Tetapi warga di kota Surabaya masih kwatir bila adanya pungutan pada siswa. Karena selama ini di kota Surabaya semua pembelajaran dari SD,SMP dan SMA/SMK tampa adanya pungutan atau gratis.

Mereka para wali murid di kota Surabaya masih belum mau melepaskan. Pasalnya, mereka khawatir dengan nasib pendidikan dan sekolah gratis. Para wali murid tetap menggugat UU nomor 23 tahun 2014. Mereka masih akan memperjuangkan pengelolaan SMA/SMK dengan mengirimkan surat permohonan putusan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana dalam laman jawa Pos, Ferry Koto mengatakan dengan anggaran pendidikan yang dimiliki Jatim yang sangat kecil. Dengan adanya pelimpahan kecil potensi untuk gratis. ”Kalau dikelola provinsi sangat tidak mungkin gratis,” kata Ferry.

Inilah dampak dari pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke pemprov diprediksi akan besar. Demikianlah yang dijelaska oleh wakil Ketua DPRD Kita Surabaya Masduki Toha.

Soal pembiayaan pendidikan. Pemprov sudah mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan anggaran yang sama untuk SMA/SMK di Surabaya. kemungkinan akan ada penarikan biaya ke murid-murid. Yang kasihan adalah para orang tua yang tidak mampu. Mereka dipaksa untuk membayar uang sekolah. Angka putus sekolah di Surabaya bisa melonjak.

Smk Ujian Tengah Semester

Terjadi timbulnya potensi pungutan liar karena sekolah tidak lagi gratis. Sebab beberapa tahun ini Kota Surabaya sudah bersih dari pungutan.

Menurut Gubenur Jatim Soekarwo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menutup kemungkinan kepada seluruh kabupaten/kota untuk tetap memberikan dana kepada SMA/SMK. Meskipun statusnya telah diambil dan tidak di bawah pemerintah daerah.

Setelah usai Prinsipnya masih bisa daerah membantu rakyatnya (dibidang pendidikan, Red). Seperti beasiswa, itu masih diperbolehkan. Sistem pembiyaan ini ada dari pemerintah pusat, pemprov, juga dari pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Jatim tengah mengajukan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

Demikianlah informasi tentang rasa kwatir wali murid tentang adan ya pungutan liar kepada siswa setelah dilimpahkan ke provinsi. Semoga rasa kwatir ini sah-sah saja tapi lebih baik disikapi dengan tenang dan akan adanya peningkatan kualitas tingkat pendidikan kedepan.