Budilaksono.com....Salam
Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semoga diberikan
kemudahan dalam beraktivitas. Pengalihan pengelolaan SLTA/SMK dari pemkab/pemko
ke prmprov, berimbas pada nasib guru dan pegawai honorer.
Maka
oleh sebab itu DPRD Jatim mendorong penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) untuk membayar gaji pegawai honorer.
Rencana
itu dilakukan setelah mendapat lampau hijau dari pemerintah pusat tentang
penggunaan BOS untuk menggaji guru honorer dan petugas kebersihan sekolah.
Selain
itu, support untuk menggaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap
(PTT) dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program
ini diharapkan tidak ada lagi diskriminasi antara guru honorer antara di desa
maupun dikota. bahkan legislatif dengan mengajak eksekutif, berencana
memberikan bantuan seragam gratis dua pasang.
DPRD
Jatim mengatakan, saat ini pembahasan tersebut masih terus diupayakan
anggarannya. Di dalam pembahasan termasuk pos sarana dan prasarana sekolah yang
tidak layak.
Pemprov
Jatim akan mencarikan dana untuk memenuhi kebutuhan sekolah, sehingga ke
depannya, tidak ada lagi sekolah yang tertinggal. Makanya masyarakat tidak
perlu kwatir karena Pemprov Jatim berkomitmen mengambil alih SMA/SMK dan
berusaha agar seluruh pembiayaan yang ada di sekolah bisa terakomodir.
Komitmen
bersama antara dewan dan Pemprov Jatim guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya.
Diantaranya memberikan seragam gratis serta sekolah gratis. Oleh sebab itu,
kami akan melakukan pembicaraan dengan Kepala Dinas Pendidikan (Saiful Rachman)
untuk pengalokasian dana tersebut.
Saat
ini terdapat 220 ribu siswa SMA/SMK yang akan berada di bawah naungan Pemprov
Jatim. Selain itu juga terdapat 9.000 pegawai honorer yang menunggu kejelasan
gaji. (Sumber : Jawapos)
Demikianlah
informasi tentang DPRD yang mendorong pemerintah Pemprov Jatim untuk mengaji
guru honorer saat pengalihan SMA/SMK melalui dana BOS. Semoga langkah yang
diperjuangkan oleh DPRD Provinsi ini disetujui oleh Pemprov. Dan langkah DPRD
Jatim dalam melobi pemeritah pusat dalam hal ini terealisasikan. Semoga info
bermanfaat.