SAH TAHUN 2017 PENGELOLAAN WEWENANG KELOMPOK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA SESUAI SE MENDIKBUD

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, kepada bapak ibu dan guru tenaga kependidikan, kemdikbud menerbitkan surat edaran tentang pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Surat edaran Mendikbud tersebut bernomor 6 tahun 2016. SE ini ditujukan kepada gubenur, bupati/walikota, Kepala dinas pengelolaan pendidikan propinsi/kabupaten, kepala dinas pengelola kebudayaan propinsi/kabupaten yang ada diseluruh indonesia.

Kepada pemerintah daerah dalam menetapkan dan/atau menyusun masukan penetapan nomenklatur,tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan harus meperhatikan keputusan kemendikbud tentang pengelompokan organisasi tersebut. Organisasi ini ditentukan dari pemetaan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan ditetapkan dalam peraturan menteri dan digunakan sebagai dasar dalam pembentukan pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan pengganggaran tahun 2017.

Pengelompokan tugas perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan tingkat propinsi dikelompokan kedalam tiga tipe A, B dan C. Untuk Tipe A (besar) dan tipe B (Sedang) meliputi kelompok sekretariat, Kelompok pembinaan SMA, kelompok pembinaan SMK, Kelompok pembinaan SDLB, Kelompok kebudayaan dan kelompok pembinaan ketenagaan. Pada tipe C (kecil) hanya kelompok ketenagaan yang tidak termasuk.

Pengelompok tu gas perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten/kota juga terdapat tiga tipe yakni tipe A,B dan C. Pada Tipe A(besar) meliputi kelompok sekretariat, Kelompok pembinaan PAUD dan non formal, Kelompok pembinaan SD, kelompok pembinaan SMP, Kelompok kebudayaan dan kelompok pembinaan ketenagaan. Pada Tipe B (Sedang) Hanya kelompok pembinaan SMP yang tidak ada. Sedangkan pada tipe C (Kecil) hanya kelompok ketenagaan dan SMP yang tidak ada

Demikianlah informasi tentang pemetaan urusan perangkat daerah kewenangan propinsi dan daerah kabupaten/kota dalam mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan yang diterbitkan oleh kemendikbud melalui surat edaran.

Semoga dengan pengalian ini tidak akan terjadi mutasi atau pemindahan pegawai Negeri dari daerah satu ke daerah lainnya dalam wilayah propinsi tersebut. Ini akan mempengaruhi sikis yang buruk dari pegawai tersebut karena daerah tersebut tidak sesuai dengan dimana pegawai tersebut mengabdi. Pengawai bisa dimutasi atau pindah bila pegawai bersangkutan mengajukan pindah dengan sesadar-sadarnya tampa paksaan atau ancaman kedaerah lain.

Prinsipnya mau dikelola propinsi dan kabupaten/kota itu sama juga akan dipengaruhi peta politik yang berkuasa. Inilah yang akan muncul seperti sebelumnya saat masih pengelolaannya di Kabupaten/kota.