PELAKSANAAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN 20 % DARI APBN SESUAI UU TIDAK DIPATUHI OLEH PEMERINTAH PROVINSI

Budilaksono.com...Salam Inspiratif, kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan bahwa alokasi dana pendidikan sebagaimana dimanatkan UU sebanyak 20 persen ternyata tidak pernah dilaksanakan pemerintah provinsi.

Faktanya secara riil dilapangan dari 34 provinsi yang ada, seluruhnya tidak mengalokasikan dana pendidikan 20 persen. Semuanya membebankan kepada pusat lewat APBN.

Indra Carismiadji pengamat pendidikan daalam acara diskusi media mengatakan, seharusnya tanggung jawab biaya pendidikan tidak hanya di pusat. “Pemda harus terlibat‎ dan bukan menerima gelontoran dana APBN,”kritiknya.

Dia menyebutkan, dari 34 Provinsi yang mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar hanya DKI Jakarta yaitu‎ 18,17 persen dari total APBD. Lainnya masih di bawah 10 persen bahkan ada yang nol sekian persen.

"Bohong besar kalau ada kepala daerah mengaku-aku sudah menyiapkan alokasi dana pendidikan di atas 50 persen. Karena faktanya tidak satupun 20 persen. Mereka menyebut angka 50 persen karena dihitung dengan kucuran dana APBN. Padahal amanat UU bukan seperti itu, pemerintah pusat dan daerah wajib mengalokasikan 20 persen," bebernya.

‎Indra menambahkan, kecilnya anggaran dana pendidikan yang diplot daerah karena bantuan pusat besar sekali‎. Selain itu pemda agak buta mengelola dana pendidikan seperti apa. Jangan heran program pendidikan di daerah lebih banyak copy paste program pemerintah pusat.

“Harusnya kalau ingin pendidikan maju, daerah harus kreatif dan mempunyai inovasi. Kalau tidak tahu gandeng konsultan yang memahami pendidikan biar bisa disusun program pendidikannya," tandasnya. (Sumber : Jawapos)

Demikianlah informasi tentang pengunaan dana pendidikan diseluruh provinsi tidak ada yang sampai 20 persen sesuai yang diamanatkan dalam UU. Dengan aadanya temuaan ini akan menjadi pertimbngan pemerintah dalam pemberian alokasi dana pendidikan ke propinsi. Dan pemerintah bisa memberikan warning dengan batasan kemajuan pendidikan berapa persen dalam penggunaan dana pendidikan, agar dana terpakai dengan tepat sasaran.

Lebih baik pemberian dana pendidikan langsung dari pemerinta melalui kemendikbud ke rekening sekolah baik formal dan non formal dan pelaporaan secara online dengan bukti yang otentik. Dengan demikiaan akan memperkecil penyelewengan dana bantuan.