KEMDIKBUD AKAN MENINGKATKAN JUMLAH GURU HONORER TERIMA TUNJANGAN EKSTRA

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga pendidikan, Mendikbud Anies Baswedan dalam rapat kerja dengan Komisi x DPR RI, menegaskan bahwa pemerintah memandang sama guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru honorer.

Kemendikbud akan meningkatkan jumlah guru honorer yang akan menerima tunjangan guru non-PNS dan meningkatkan pelatihan kepada mereka. Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada guru Honorer.

“Jadi tidak ada lagi perbedaan (antara guru PNS dan honorer). Mereka sama-sama di ruang kelas, status kepegawaiannya saja yang berbeda. Itu persoalan tersendiri yang harus diselesaikan," katanya.

Dengan adanya pertumbuhan jumlah guru honorer dibandingkan guru PNS dan jumlah siswa harus menjadi perhatian serius untuk ditangani. Itu bisa dilihat perbandingan anntara pertumbuhan guru PNS dan guru honorer dari tahun 1999/2000 sampai dengan 2014/2015 dimana guru PNS naik 23 persen, siswa tumbuh 17 %, sedangkan jumlah guru honorer naik sangat tinggi yaitu 860 persen.

"Guru honorer mengalami lonjakan dari 84 ribu menjadi 812 ribu atau naik 860 persen. Ini pekerjaan rumah tersendiri yang harus dilihat bersama-sama," tegas Mendikbud.

Anies menambahkan, persoalan pengangkatan guru honorer harus diatur dengan tegas akan tidak terus menjadi masalah yang berkepanjangan. Karena pengangkatan honorer ada di tingkat operasional yaitu di tingkat kepala sekolah dan kepala dinas.

Mendikbud menambahkan, urusan kepegawaian guru bukan kewenangan Kemendikbud, karena itu hal tersebut harus menjadi perhatian bersama. Kemendikbud hanya mempunyai bagian membantu mereka yang ada dalam sistem dengan insentif ekstra dan dengan pembelajaran ekstra.

Ditempat yang sama, sejumlah anggota Komisi X DPR mengusulkan agar syarat penerima tunjangan guru non-PNS diperingan. "Saya usul agar syarat jumlah jam mengajar yang 24 jam itu diperingan untuk tunjangan guru non-PNS, sedangkan kalau sebagai syarat sertifikasi tidak perlu diperingan," kata Elviana, anggota Komisi X.

Komisi X DRI yakni Ferdiansyah menambahkan, meminta pemerintah tegas dalam pengangkatan guru honorer sesuai peraturan yang berlaku. "Karena dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada istilah pegawai honorer," kata Ferdiansyah.

Demikiamlah penjelasan kemendikbud saat raker dengan komisi X DPR RI yang mengatakan akan meningkatakan tunjangan guru honorer dan pelatihan serta tidak ada perbedaan antara guru honor dan PNS. Semoga program dari kemdikbud yang akan memberikan tunjangan kepada guru honorer lebih memacu semangat yang lebih baik kepada guru non –PNS bekerja. Semoga informasi ini bermanfaat