PENGURANGAN PNS BERTENTANGAN/KONTRADIKTIF DENGAN UU ASN

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan, pemerintah Jakowi ingin mengurangi jumlah pegawai PNS sebanyak 1,5 juta sampai 2019. Ini dilakukan untuk menurunkan anggaran belanja pegawai 33,8 persen yang akan turun sebanyak 5 persen. Pengurangan pengawai tersebut dikenal dengan rasionalisasi dengan model sitem kuadran.

Kabar program rasionalisasi pegawai dalam kurun waktu selama pada tahun 2017 sampai 2019. Lebih baik tidak perlu dilakukan rasionalisasi bila pemerintah menerapkan secara 100% tidak menerima PNS selama waktu tahun 2017-2019. Karena setiap tahun PNS yang mengalami pensiun besar sampai ratuusan ribu pegawai. Misalkan sebanyak 500.000 pegawai yang pensiun setiap tahun. Maka bila dijumlahkan PNS yang pensiun selama kurun waktu 2017-2019 sebanyak 1,5 juta. Maka secara otomatis akan menurunkan anggaran belanja pegawai.

Sebagai dalam laman Jawapos, menurut Mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menyoroti rencana pemerintah melakukan pensiun dini kepada PNS yang masuk kuadran berkinerja buruk, tidak punya kualifikasi, dan tidak kompeten. Pasalnya, rasionalisasi kontradiktif dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana salah satu pasalnya mengatur tentang batas usia pensiun (BUP).

“Saya kok heran, mana bisa ada rasionalisasi sementara BUP malah ditambah jadi dua tahun. Dengan penambahan ini, menunjukkan PNS kita semakin produktif, makanya sekarang pensiunnya 58 tahun,” ungkap Eko.

Dia menambahkan, bila pemerintah menilai PNS yang kompetensinya kurang, layak dipensiun dini bukan kebijakan yang tepat. Lantaran beban PNS saat ini makin berat, apalagi dengan adanya UU ASN.

“Beban PNS itu berat loh sekarang. Jadi pemerintah sebaiknya jangan membuat mereka tidak tenang. Berikan kebijakan yang menyejukkan dengan melakukan mutasi atau redistribusi dari posisi tenaga administrasi ke tenaga lapangan. Insya Allah mereka pasti mau," tandasnya.

Dengan alasan tuntutan globalisasi serta pengurangan belanja pegawai, pemerintah berencana melakukan rasionalisasi (pensiun dini) pegawai sejuta orang ditambah 560 ribu PNS yang masuk batas usia pensi‎un. Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan, jumlah PNS di Indonesia pada 2019 mendatang menciut ke angka 3,5 juta dari 4,517 juta PNS yang ada.

Dengan wacana yang digulirkan oleh pemerintah melalui KemenPAN-RB mengenai rasionalisasi PNS yang mengema sampai saat ini. Dengan landasan UU ASN inilah pemerintah berpedoman dalam menyikapi masalah honorer K2 yang tidak dapat diangkat CPNS lagi. Harusnyalah pemerintah juga berpedoman pada UU ASN dalam melaksanakan kebijakan kesejahteraan atau pensiun bagi PNS. Bila benar Menerapkan UU ASN tidak akan terjadi rasionalisasi PNS karena bertentangan atau kontradiktif dengan salah satu pasalnya yang mengatur tentang batasan usia pensiun (BUP).

Wacana pemerintah untuk melakukan rasionalisasi PNS tidak membuat surut Pemerintah pusat dan daerah untuk tepat mengajukan kebutuhan CPNS pada tahun 2016 ini. Ironis memang, disaat kemenPAN-RB mengurangi PNS tetapi tetap menerima CPNS, bukannya menurunkan anggaran belanja pegawai tapi menaikkan anggaran tersebut .

Sekarang aja Usulan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diajukan instansi pusat dan daerah lewat e-formasi ternyata‎ sangat besar. Sesuai data e-formasi yang telah masuk per Februari 2016, kebutuhan akan pegawai baru mencapai 1,8 juta orang.

"Ini angka yang fantastis. Instansi pusat dan daerah‎ ternyata masih butuh PNS baru 1,8 juta orang. Bisa dibayangkan betapa gemuknya organisasi aparatur sipil negara (ASN)," terang Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja pada 9 Maret 2016 kemarin.

Dia mengaku sangat terkejut melihat jumlah kebutuhan pegawai yang diajukan seluruh instansi. Bisa dipastikan anggaran belanja pegawai di APBN/APBD bisa meningkat bila usulan itu dipenuhi semua.

Demikianlah informasi rasionalisasi yang berkontradiktif dengan UU ASN menurut mantan BKN Eko Sitrisno. Semoga gambaran tersebut ini menjadi pertimbangan.