HANYA KECEMASAN SELALU HINGGAP PADA NASIB PEGAWAI HONORER DI DAERAH

Budilaksono.com.....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan, seluruh sekolah di Indonesia juga sama bila kekurangan guru akan mengajukan ke dinas pendidikan atau pemerintah daerah, tetapi bila pengajuan ini tidak mendapat tangggapan maka sekolah terpaksa memenuhi kebutuhan guru yang akan memberikan kecerdasan kepada peserta didik dengan menerima guru honorer.

Sebenarnya sekolah bisa tidak menerima guru honor dengan cara memberdayaan guru PNS yang ada di sekolahnya. Tetapi ada beberapa sekolah yang merasa cara ini kurang efektif karena konsentrasi guru tidak pada satu bidang saja tetapi bisa 2 atau lebih bidang yang diampu makanya akan menurunkan konstrasi ilmu yang siberikan kepada peserta didik sehingga hasil mutu siswa jadi rendah. Makanya cara lain menerima guru honor sekolah.

Dan bila pemerintah daerah tidak disetujui menerima cpns maka akan menerima guru honor yang dibiayai daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan guru dalam mencerdaskan peserta didik.

Untuk membalas jasa guru honor maka sekolah memungut biaya ke siswa melalui rapat orang tua. Dari sinilah lahirnya komite sekolah yang berperan mengawasi dan ikut membangun sekolah melalui pengelolaan dana dr siswa.

Memang dilema disatu sisi pemerintah melarang sekolah dan pemerintah daerah menerima guru honorer. Dan itu sudah dituangkan dalam UU ASN atau dalam surat edaran. Pemerintah juga lakukan pengetatan syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah ajukan penerimaan CPNS maka usulan formasi cpns tersebut banyak yang ditolak. Disinilah mulanya banyak guru honor sekolah di instansi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru.

Dihal lain yang berhubungan dengan honorer yang masalahnya berlarut-larut tidak selesai sampai sekarang yakni honorer K2. Beberapa waktu lalu honorer mengadakan demo besar-besaran di depan Istana Merdeka sampai ada yang meninggal demi mengikuti demo agar tuntutanya di kabulkan. Nasib dari honorer K2 daerah yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun kini harap-harap cemas pemerintah bisa memenuhi tuntutannya untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebagaimana dalam laman kompas dari kontributor pasuruan, "Harapan kami pemerintah melalui Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) bisa melakukan pengangkatan honorer K2 menjadi PNS. Baik sekaligus maupun bertahap," kata Sekretaris Forum Honorer K2 (FHK2) Kabupaten Pasuruan, Bahrul Ulum, Kamis (31/3/2016) lalu.

Dia mengatakan, pemerintah sudah berjanji untuk menuntaskan permasalahan honorer K2 melalui P-APBN 2016. Bahkan, pada tanggal 6 hingga 8 April nanti, Menpan RB bersama Komisi II DPR RI berjanji akan membahas payung hukum pengangkatan tenaga honorer K2.

"Jika pemerintah hingga pembahasan P-APBN 2016 belum bisa menyelesaikan payung hukumnya, kita akan demo lagi ke Jakarta," ungkapnya.

Menurut Ulum, kondisi pegawai honorer yang jumlahnya mencapai sekitar 430.000 di seluruh Indonesia sangat memprihatinkan. Pegawai honorer yang mayoritas sebagai guru itu mendapat gaji dibawah layak.

Pihaknya mencontohkan kondisi pegawai honorer di Kabupaten Pasuruan. Pegawai honorer yang mencapai 861 orang dan 579 di antaranya adalah guru, hanya mendapat gaji sebesar Rp 750.000 per bulan. Jumlah gaji itu mendapat tambahan sebesar Rp 300.000 hingga Rp 600.000 dari dana BOS yang diterima oleh sekolah. "Itu pun, gaji yang Rp 750.000 yang dari Pemda masih telat selama tiga bulan," ungkapnya.

Demikianlah informasi kecemasan yang timbul pada honorer K2 di pemerintah daerah, karena tidak adaanya yang jelas nasibnya. Semoga seluruh honorer K2 tetap ikuti informasi Honorer dari menpanrb dan selalu koordinasi dengan forum honorer tentang info2nya. Semoga bermanfaat.