KEMENPAN-RB AKAN LAKUKAN PENSIUN DINI PADA PNS YANG TIDAK KOMPETEN DAN TIDAK SESUAI KOMPETENSINYA

Budilaksono.com...Salam Inspiratif, Kepada Bapak ibu guru dan PNS lainnya dimana pemerintah mempunyai wacana atau kebijakan akan mengurangi jumlah PNS di Indonesia. Wacana tersebut tidak serta merta mengurangi lansung tetapi dengan kriteria-kiteria tertentu yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, kebijakan rasionalisasi pegawai yang akan diterapkan tidak perlu dikhawatirkan. Sebab hal itu hanya akan diperuntukkan bagi PNS yang tidak kompeten, dan kualifikasi tidak sesuai, dan tidak berkinerja.

Rasionalisasi baru dilakukan kepada pegawai setelah instansi tersebut melakukan audit organisasi. Kemudian para pejabat pembina kepegawaian wajib melakukan pemetaan kualifikasi dan kompetensi ASN di masing-masing instansi.

Dalam kinerja PNS secara umum dibagi menjadi empat kelompok menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, sebagai berikut :

Pegawai yang kompeten dan kualifikasinya sesuai maka pegawai yang ada di kelompok ini dipertahankan.
Pegawai yang kompeten namun tidak sesuai kualifikasinya maka pegawai ini harus mengikuti diklat.
Pegawai yang tidak kompeten namun kualifikasinya sesuai maka pegawai tersebut dilakukan diklat kompetensi atau dimutasi.
Pegawai yang tidak kompeten dan tidak sesuai kompetensinya. Maka pada kelompok pegawai inilah yang akan dirasionalisasi, dengan melakukan pensiun dini.

Sesuai ketentuan dalam PP 32/1979 tentang Pemberhentian PNS, pegawai yang pensiun dini mendapatkan hak pensiun dan uang kompensasi, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai itu akan mendapat uang tunggu. Apabila belum mencapai usia 45 (empat puluh lima puluh) tahun atau belum memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun, akan mendapat hak Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP). (Sumber : Menpan)

Demikian informasi mengenai pensiun dini bagi PNS yang tidak koompeten dan tidak sesuai kompetensinya. Semoga wanaca yang akan dilaksanakan oleh KemenPAN-RB tidak tebang pilih dan ini tidak merugikan PNS tersebut. Karena untuk mendapat status PNS tersebut juga perlu perjuangan berat untuk mengalahkan ribuan orang pada ujian CPNS.

Kalau menurut admin langkah yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kinerja dengan membagi empat kelompok kinerja PNS pada kualifikasi kelompok point 2 ; pegawai yang kompeten tapi tidak sesuai kualifikasinya harus mengikuti diklat atau dimutasi. Point 3 ; pegawai yang tidak kompeten namum kualifikasinya sesuai maka harus mengikuti diklat. Bila masih mengikuti diklat itu masih wajar. Terus bagaimana cara PNS mengikuti diklat tersebut apakah dibiayai pemerintah atau biaya sendiri? Menurut Admin dalam mengikuti diklat semua biaya yang menanggung pemerintah. Bila dalam mengikuti diklat PNS tersebut harus mencari dan biaya sendiri itu juga akan mengiring mereka untuk turun ke kelompok 4 artinya terjadi pensiuun dini. Karena Jarang sekali PNS yang hidup mapan atau Kaya

Tetapi bila pada point 2 pegawai kompeten tapi tidak sesuai kalifikasinya langsung dilakukan mutasi tersebut itu tidak tepat karena secara tidak langsung akan mengiring PNS tersebut menjadi “pensiun dini”. Bila dilakukan mutasi ditempat baru sesuai kualifikasinya tidak sesuai dengan keinginan akan membuat PNS tersebut malas dan cenderung turun akan masuk kelompok point ke 3 atau point ke 4 artinya pensiun dini. Kemungkinan besar mereka memilih pensiun dini. Kemungkinan-kemungkinan ini juga harus dipikirkan pemerintah.

Kalau menurut admin lebih baik memaksimal PNS yang ada saja. Semoga informasi ini bermanfaat.