KLARIFIKASI KEMENPAN-RB : BUKAN PEMBERHENTIAN MASSAL PNS TETAPI RASIONALISASI BERTAHAP

Budilaksono.com....Salam inspiratif, Kepada Bapak Ibu Pegawai Negeri, KemenPAN-RB mengklarifikasi Terkait isu "Pemberhentian Massal PNS" yang sedang hangat diperbincangkan media, tidak tepat isu teesebut. Paling benar adalah Kementerian PANRB saat ini tengah melakukan pengkajian rasionalisasi PNS.

Menurutnya herman, rasionalisasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, mendorong efisiensi belanja, serta menguatkan kapasitas fiskal negara.

Cara rasionalisasi ini diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, bahkan justru sebaliknya, dengan fiskal yang kuat negara bisa meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan PNS, serta meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik di segala bidang, khususnya terkait pelayanan dasar.

Rasionalisasi PNS seperti yang disampaikan pak menteri, sekarang tengah dikaji ini merupakan konsekuensi dari kebijakan moratorium dalam skema zero growth secara nasional dan negative atau positive growth secara instansional. Pengurangannya dilakukan secara terencana dan terukur.

Melalui pola alamiah, pengadaan PNS baru nantinya dilakukan secara terbatas, Secana nasional jumlahnya tidak melebihi PNS yang pensiun.

“Kan ada ratusan ribu PNS yang pensiun setiap tahunnya, ini yang akan kita isi dengan PNS yang lebih berkualitas. Jadi tidak ada pemberhentian PNS secara semena-mena, apalagi bagi yang kompeten dan berkinerja," terangnya.

Rencana rasionalisasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari audit organisasi maka akan diketahui organisasi mana yang tidak efisien atau secara fungsi dapat digabungkan, sekaligus hal ini akan berpengaruh terhadap efisiensi SDM-nya.

Rasionalisasi dasarnya dari pemetaan kompetensi, kualiifikasi dan kinerja PNS. Dari hasil pemetaan akan terdapat tiga kelompok yakni kelompok kinerjanya baik,kelompok menengah dan kelompok yang kinerjanya tidak baik atau tidak produktif. Dari kinerja yang tidak produktiflah yang dipertimbangkan terkena rasionalisasi.

Sedangkan untuk kelompok menengah kompetensinya, namun kualifikasi kurang cocok atau sebaliknya, bisa dan perlu ditingkatkan kemampuannya melalui training, magang dan lain sebagainya

Rencana rasionalisasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan berkelas dunia, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dengan kebijakan rasionalisasi ini, diproyeksikan jumlah PNS empat tahun ke depan akan berkurang menembus rasio 1,5 %.

Saat ini rasio PNS terhadap penduduk masih 1,7 %, dimana setiap 100 orang penduduk dilayani oleh 1,7 pegawai. Dijelaskan pula, saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4.517.136 orang. Dari jumlah itu, 1.932.220 diantaranya menduduki jabatan fungsional umum, di mana 59,39%, diantaranya berada di instansi pusat, dan 38,49% di daerah.

Dari analisa jabatan dan analisa beban kerja Kementerian PANRB, PNS pada jabatan fungsional umum ini yang tidak memiliki rincian kegiatan jelas dan bukan merupakan jabatan penunjang utama organisasi, akan dipertimbangkan untuk dirasionalisasi, baik PNS pusat maupun di daerah.

Perlu juga dipertimbangkan kondisinya, misalkan untuk guru, tenaga kesehatan dan penegak hukum masih kekurangan. Untuk jabatan-jabatan ini, kemungkinan malah ditambah, namun perbaikan kualitas masih tetap diperlukan.

Menteri Yuddy berpesan pada PNS yang masih aktif untuk tetap tenang dan tidak galau terkait rencana rasionalisasi PNS ini. “KemenPAN-RB masih mengkaji secara seksama rencana rasionalisasi ini. Dan masih dicari cara terbaik dengan tetap memperhatikan integritas, kompetensi dan kinerja PNS, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Referensi : KemenPAN-RB)

Semoga dengan klarifikasi dari kemenPAN-RB tentang Isi pemberhentian massal PNS, itu tidak benar. Yang tepat yakni rencananya akan dilakukan pemetaan kompetensi sebagai dasar akan dilakukan resionalisasi. Semoga langkah ini dilakukan tidak merugikan PNS